PDIP Sumsel Semprot Kadernya Ilyas Panji Anggarkan Meja Biliar Rp335,9 Juta 'Ekonomi Sedang Sulit'

Ringkasan Berita:

• PDIP Sumsel menanggapi polemik pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel dengan total anggaran Rp486,9 juta
• Ketua PDIP Sumsel Devi Suhartoni menilai kritik masyarakat merupakan kontrol demokrasi dan meminta rencana pengadaan tersebut ditinjau ulang bahkan dibatalkan
• PDIP menegaskan kader yang menjabat di publik harus mengutamakan kesederhanaan, kepatutan, serta kepentingan rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan menanggapi polemik pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang menjadi sorotan publik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sekretariat DPRD Sumsel mengalokasikan anggaran pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel dengan total mencapai Rp486,9 juta.

Rinciannya, meja biliar untuk Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dianggarkan sebesar Rp151 juta. Sementara untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang juga kader PDIP dianggarkan Rp335,9 juta.

Rencana pengadaan tersebut menuai kritik masyarakat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.

Ketua DPD PDIP Sumsel, Devi Suhartoni, menilai kritik publik terhadap penggunaan fasilitas negara oleh pejabat merupakan bentuk kontrol masyarakat yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa PDIP selalu menekankan kepada kader yang memegang jabatan publik agar menjaga kepatutan, kesederhanaan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara.

Menurut Devi, polemik yang telah berkembang di tengah masyarakat sebaiknya menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau ulang bahkan membatalkan rencana pengadaan tersebut.

“Menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting daripada mempertahankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik,” ujarnya.

Menurut Devi, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, maka kader bisa menjaga kepatuhan sebagai pejabat publik.

"PDI Perjuangan selalu menekankan kepada setiap kader, yang memegang jabatan publik untuk menjaga kepatutan, kesederhanaan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara,' ujarnya.

Diungkapkan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) ini, karena polemik ini telah berkembang luas di tengah masyarakat, ia berpendapat bahwa akan lebih bijak apabila rencana pengadaan fasilitas tersebut ditinjau kembali dan sebaiknya dibatalkan.

Hal ini agar tidak menimbulkan persepsi yang kurang baik, terhadap lembaga publik maupun terhadap pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Bagi kami, menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting, daripada mempertahankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik," jelasnya.

Ditambahkan Devi, seluruh kader PDI Perjuangan  Sumsel yang memegang amanah jabatan publik senantiasa menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. 

"Jalankan kepantasan atas jabatan ditengah situasi ekonomi rakyat sangat sulit, dan utamakan kepentingan rakyat. Rakyat tidak minta makan sama politisi, tetapi politisi bantu kemudahan rakyat mencari makan dan kehidupan, dan advokasi rakyat serta literasi, untuk ketidak mampuan rakyat kecil ini value/nilai politik kader  PDI Perjuangan Sumsel harus kami jalankan," ingatnya.