Polemik Anggaran DPRD Sumsel

Pimpinan DPRD Sumsel Beli Meja Biliar, Pengamat Sebut Apakah Ada Satu Warga Sumsel Hidupnya Membaik

apakah pengadaan itu berasal dari kebutuhan jabatan legislatif atau justru kepentingan organisasi olahraga yang dipimpin secara pribadi

Tayang:
Penulis: Arief Basuki | Editor: Welly Hadinata
NotebookLM
ANGGARAN BILIAR - Infografis rencana anggaran DPRD Sumsel tahun 2026 yang menjadi sorotan setelah terungkap pengadaan dua meja biliar sebesar Rp486,9 juta untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, Senin (9/3/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Pengamat politik Yulion Zalfa menilai pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel berpotensi konflik kepentingan.
  • Anggaran yang diajukan dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi dan telah masuk dalam sistem SIRUP.
  • Harga meja biliar yang dianggarkan hingga Rp335,9 juta dinilai jauh di atas harga pasar dan perlu penjelasan transparan.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengamat politik dari UIN Raden Fatah Palembang, Yulion Zalfa, menilai rencana pengadaan meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Yulion, kebijakan tersebut menjadi sorotan karena Ketua DPRD Sumsel juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan dan beralasan meja biliar tersebut dapat digunakan atlet untuk berlatih.

Ia menilai argumen tersebut secara politik lemah dan justru kontraproduktif.

Menurutnya, muncul pertanyaan apakah pengadaan itu benar-benar berasal dari kebutuhan jabatan legislatif atau justru kepentingan organisasi olahraga yang dipimpin secara pribadi.

“Jika pengadaan ini lebih mengakomodasi kepentingan organisasi eksternal yang dipimpin pejabat yang sama, maka itu bisa dikategorikan sebagai konflik kepentingan yang serius,” ujarnya.

Dinilai Tidak Sejalan dengan Efisiensi Anggaran

Yulion menilai pengadaan fasilitas hiburan tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.

Dalam kajian kebijakan publik, kondisi tersebut disebut sebagai rent-seeking behavior, yakni kecenderungan aktor politik mengambil manfaat dari sistem anggaran untuk kepentingan tertentu.

Ia juga menyoroti fakta bahwa pengadaan meja biliar tersebut telah tercantum dalam sistem Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang berarti telah melewati tahap perencanaan teknis.

“Artinya ini bukan sekadar wacana spontan, melainkan proses yang sudah direncanakan sebelum akhirnya menjadi sorotan publik,” jelasnya.

Disparitas Harga Jadi Sorotan

Selain persoalan konflik kepentingan, Yulion juga menyoroti besarnya anggaran yang diajukan.

Berdasarkan harga pasar, satu unit meja biliar rumahan ukuran 7–9 feet biasanya berkisar antara Rp6 juta hingga Rp20 juta.

Namun, dalam rencana pengadaan tersebut, anggaran untuk satu unit meja biliar bagi Wakil Ketua III DPRD Sumsel disebut mencapai sekitar Rp335,9 juta, atau sekitar 16 hingga 56 kali lipat dari harga pasar normal.

Menurutnya, perbedaan harga yang sangat besar tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved