Meja Biliar Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel Resmi Dibatalkan, Gorden dan Lampu Tetap Jalan

Ringkasan Berita:

• Komisi IV DPRD Sumsel memastikan pengadaan meja biliar resmi dibatalkan, sementara pengadaan gorden (hordeng) dan lampu tetap dilanjutkan dengan penyesuaian harga.
• Keputusan melanjutkan pengadaan gorden dan lampu diambil karena prosesnya sudah berjalan dan tidak memungkinkan untuk dihentikan.
• Namun berbeda nasib dengan pengadaan meja billiard,Yansuri menegaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi pembatalan.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Polemik pengadaan fasilitas mewah di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menemui babak baru. 

Komisi IV DPRD Sumsel memastikan pengadaan meja biliar resmi dibatalkan, sementara pengadaan gorden (hordeng) dan lampu tetap dilanjutkan dengan penyesuaian harga.

Ketua Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, HM Yansuri, menjelaskan bahwa keputusan melanjutkan pengadaan gorden dan lampu diambil karena prosesnya sudah berjalan dan tidak memungkinkan untuk dihentikan.

"Pengadaan tersebut tidak dibatalkan karena sudah berjalan, tetapi harga menyesuaikan," ujar Yansuri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026).

Namun berbeda nasib dengan pengadaan meja billiard,Yansuri menegaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi pembatalan.

"Kita sudah layangkan surat ke Sekwan (Sekretariat DPRD) untuk pembatalan," tegasnya.

Langkah ini menurut Yansuri, merupakan wujud komitmen legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa yang sejak awal menyuarakan penolakan terhadap pengadaan fasilitas yang dinilai tidak prioritas tersebut.

"Kita komitmen dengan adik-adik mahasiswa yang susah payah menyampaikan aspirasinya untuk membatalkan pengadaan tersebut," imbuhnya dengan nada mantap.

Kisruh ini menyorot praktik pengadaan barang di lingkungan lembaga legislatif yang kerap kali menjadi perdebatan publik. 

Di satu sisi, ada kebutuhan operasional dan kewajaran fasilitas bagi pimpinan dewan. 

Di sisi lain, tekanan publik dan kelompok mahasiswa mendorong adanya transparansi serta prioritas anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Keputusan untuk tetap melanjutkan pengadaan gorden dan lampu dengan penyesuaian harga menunjukkan adanya upaya kompromi mengakui proses yang sudah berjalan namun tetap melakukan koreksi. 

Sementara pembatalan meja billiard menjadi sinyal bahwa aspirasi publik tidak sepenuhnya diabaikan.

Sementara Sekretariat DPRD Sumsel Aprizal sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tindak lanjut surat pembatalan yang dilayangkan Komisi IV.