Devi Suhartoni Robohkan Pagar Sekretariat DPD PDIP Sumsel di Palembang, Alasannya Sungguh Luar Biasa

Ringkasan Berita:

• DPD PDIP Sumsel merobohkan pagar sekretariat sebagai simbol keterbukaan dan kedekatan dengan masyarakat.
• Langkah ini dikaitkan dengan praktik politik partisipatif, termasuk program “Makan Jumat Marhaen”.
• Devi Suhartoni menegaskan perubahan ruang menjadi fondasi politik PDIP Sumsel periode 2025–2030.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Ada pemandangan berbeda di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan pascakepemimpinan Devi Suhartoni.

Pagar depan sekretariat yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, kini dihilangkan dan digantikan dengan halaman terbuka berlapis conblock.

Ketua DPD PDIP Sumsel Devi Suhartoni mengatakan, penghilangan pagar tersebut bukan semata keputusan arsitektural, melainkan pilihan politik yang sadar untuk menata ulang relasi antara partai dan masyarakat.

“Selama ini kantor partai sering dipersepsikan sebagai ruang tertutup dan simbol kekuasaan. Pagar fisik menciptakan jarak psikologis, seolah warga hanya tamu, bukan pemilik ruang politik,” ujar Devi, Jumat (6/2/2026).

Menurut Devi, keputusan merobohkan pagar berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai kehadiran partai di tengah masyarakat.

Apakah partai hanya ingin dilihat dari jauh, atau hadir dan hidup bersama rakyat.

Ia menjelaskan, setelah renovasi, halaman depan sekretariat kini menjadi ruang terbuka yang fungsional dan dapat digunakan masyarakat.

Langkah tersebut, kata dia, menjadi wujud nyata keterbukaan yang tidak hanya disampaikan melalui pidato, tetapi diwujudkan dalam tata ruang.

“Dalam perspektif sosiologi politik, ruang fisik membentuk perilaku politik. Ruang tertutup melahirkan politik hierarkis, sementara ruang terbuka mendorong interaksi yang setara,” ungkap Bupati Musi Rawas Utara itu.

Dengan halaman yang menyatu dengan jalan, Devi menilai sekretariat PDIP Sumsel kini tidak lagi berdiri di atas warga, melainkan berada di tengah kehidupan masyarakat Kota Palembang.

Meski demikian, ia menegaskan aspek keamanan tetap dikelola secara humanis tanpa mengembalikan fungsi pagar sebagai pembatas.

Transformasi ruang tersebut, lanjut Devi, juga terhubung dengan pelaksanaan program “Makan Jumat Marhaen”.

Setiap Jumat usai salat, halaman sekretariat akan digunakan sebagai ruang kebersamaan antara kader, pengurus, dan warga untuk makan dan berdialog tanpa sekat.

“Ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi praktik politik Marhaen yang menegaskan kesetaraan. Partai tidak berbicara tentang rakyat, melainkan berbicara dengan rakyat,” jelasnya.

Program ini akan dilaksanakan secara bergilir di kantor DPC kabupaten/kota se-Sumatera Selatan sebagai upaya membangun politik partisipatif hingga ke tingkat akar rumput.

Devi menegaskan, perubahan tersebut menjadi fondasi praksis politik PDIP Sumsel periode 2025–2030, yakni pergeseran dari politik representasi menuju politik partisipasi.

“Halaman conblock ini adalah infrastruktur demokrasi. Tantangan ke depan adalah menjaga agar ruang terbuka ini terus diisi praktik politik yang jujur, dekat, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.