Pembahasan APBD 2026, Projo Sumsel Minta Pemkot Palembang dan DPRD Harmonisasi

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD Projo Sumsel, Hidayat Comsu, mengungkapkan perkembangan politik akhir-akhir ini sangat membutuhkan harmonisasi antara DPRD dan Pemkot Palembang soal pembahasan APBD Palembang 2026. 
• Projo secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap Partai Bulan Bintang (PBB).
• Di sisi lain, Projo Sumsel juga melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkot Palembang.

 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPD Projo Sumsel, Hidayat Comsu, mengungkapkan perkembangan politik akhir-akhir ini sangat membutuhkan harmonisasi antara DPRD dan Pemkot Palembang soal pembahasan APBD Palembang 2026. 

Ia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap Partai Bulan Bintang (PBB) yang membenarkan belum adanya titik temu soal APBD 2026 antara Pemerintah Kota (Pemkot) di bawah kepemimpinan Ratu Dewa dan DPRD.

Menurut Hidayat, meskipun PBB tidak memiliki kursi di DPRD, mereka tetap menjalankan lima fungsi dasar partai politik, salah satunya adalah sebagai pengatur konflik secara demokratis dan penyalur aspirasi. Projo memandang dukungan PBB terhadap Pemkot sebagai bagian dari fungsi tersebut.

"Harmonisasi tersebut memang sudah menjadi keinginan masyarakat, demi kelancaran pembangunan dan pemerintahan di Palembang," jelas mantan anggota DPRD Palembang ini.

Di sisi lain, Projo Sumsel juga melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkot Palembang. 

Projo mengklaim telah menerima laporan serius dari masyarakat mengenai adanya dugaan permasalahan dalam realisasi anggaran.

"Kami telah menerima beberapa laporan dari masyarakat, dalam pelaksanaan APBD Perubahan, banyak yang dikerjakan tidak sesuai sebagaimana mestinya," papar Hidayat.

Indikasi ketidaksesuaian spesifikasi (spek) pekerjaan tersebut, menurutnya, terjadi pada pekerjaan fisik di lapangan maupun pada sistem administrasinya.

Menanggapi dugaan tersebut, Projo Sumsel berencana mengambil langkah konkret. Mereka akan segera melakukan koordinasi dengan beberapa partai non-parlemen dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Palembang.

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemkot Palembang mengenai pekerjaan-pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Ia menegaskan, Projo Sumsel terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap informasi yang masuk dari masyarakat. sebagai pengatur konflik secara demokratis.

Sekedar informasi dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang 2026, antara DPRD Kota Palembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang terus menjadi sorotan.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumsel Chandra Darmawan, sangat menyayangkan. Dimana akibat gejolak tersebut, kesepakatan bersama mengenai APBD tidak tercapai hingga batas akhir yang ditetapkan, yakni tanggal 30 November 2025.

Mantan anggota DPRD kota Palembang periode 2014-2019 ini mengatakan, sebagai partai pendukung Walikota Ratu Dewa, ia melihat kinerjanya sudah cukup baik untuk masyarakat, dengan turun langsung.