Reaksi Dua Gubernur Soal Tuduhan Purbaya Dana Mengendap, Menantu Jokowi Bantah, KDM Murka

SRIPOKU.COM - Dua gubernur membantah pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal dana mengendap.

Suksesor Sri Mulyani itu mempertanyakan mengapa dana mengendap itu tidak pernah dipergunakan.

Diungkapkan Purbaya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana mengendap di bank milik pemerintah daerah total senilai Rp 234 triliun.

Berdasarkan data kementerian, Sumatera Utara ada di urutan delapan dengan dana mengendap tertinggi senilai Rp 3,1 triliun.

Baca juga: JAWABAN Menkeu Purbaya yang Disebut Tak Akur hingga Tak Sapa Luhut Saat di Istana Negara, Jauh!

Lalu, Jawa Barat juga masuk dalam daftar tersebut dengan total dana mengendap Rp 4 triliun lebih.

Menanggapi itu, Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara mengatakan pihaknya sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat.

Selain itu, sudah dilakukan pengawasan apakah dana tersebut digunakan secara tepat atau tidak.

Bobby mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal Rp 990 miliar. 

"RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kami cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar. Nanti coba, apakah kami salah input?" ujar menantu Jokowi ini saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025). 

Lebih lanjut, kata Bobby, siapa pun juga bisa melihat langsung dana Pemprov Sumut di Bank Sumut.

Baca juga: PERANG DINGIN Menkeu Purbaya vs Luhut, Momen Tak Tegur Sapa saat Sidang Kabinet Disorot

"Yang di hari ini, yang di rekening silakan dibuka, itu terbuka untuk umum. RKUD kami Rp 990 miliar, itu pun memang (sudah digunakan) untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P-APBD," ujarnya.

Lebih lanjut, Bobby juga mengatakan sejauh ini realisasi anggaran diserap dengan baik, tetapi dia tidak merinci ke program apa dana itu disalurkan. 

Dia pun menargetkan pada tahun penyerapan bisa berjalan hingga 90 persen. 

"Realisasi pasti ada target, ada P-APBD, ada perubahan angka, sudah disesuaikan. Mudah-mudahan (penyerapannya) bisa di angka 90 persen," tuturnya.

Bantahan juga diucapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Baca juga: Prabowo Saran ke Menkeu Purbaya, Rp 13 Triliun Uang Korupsi Dialokasikan Saja untuk Pendidikan