JAWABAN Menkeu Purbaya yang Gaya Komunikasinya Dikritik Hasan Nasbi, Ini Perintah Presiden Prabowo!

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dikritik oleh Hasan Nasbi karena gaya komunikasinya dinilai bisa melemahkan pemerintah.
• Purbaya menegaskan bahwa semua pernyataannya atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
• Hasan menyarankan agar perbedaan pendapat antarpejabat disampaikan secara internal, bukan di ruang publik.

SRIPOKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang disampaikan oleh eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya berpotensi melemahkan pemerintah.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa semua langkah dan pernyataannya di ruang publik dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sepertinya saya koboi, tetapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

“Jadi saya tidak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi antarpejabat di ruang publik.

Ia menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyinggung pejabat lain secara terbuka bisa berdampak negatif terhadap citra dan soliditas kabinet.

“Sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam video di kanal YouTube pribadinya, Minggu (26/10/2025).

Hasan menilai perbedaan pendapat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar, namun sebaiknya disampaikan melalui mekanisme internal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Kalau mau berdebat atau mengoreksi, lakukan di ruang tertutup. Kalau di ruang terbuka, justru menghibur pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hasan, komunikasi pejabat publik tidak hanya tentang keterbukaan, tetapi juga soal waktu, tempat, dan cara penyampaian yang tepat.

Ia menegaskan, keterbukaan tanpa etika justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.