Demo UU Cipta Kerja di Palembang

Polrestabes Palembang Kembali Amankan Belasan Pelajar yang Ikut Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja

Penulis: Andi Wijaya
Editor: Sudarwan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah pelajar diamankan di Polrestabes Palembang karena ikut ambil bagian dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja di Palembang, Kamis (8/10/2020).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Petugas gabungan Polrestabes Palembang kembali mengamankan 14 belasan pelajar yang ikut ambil bagian dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja di Palembang, Kamis (8/10/2020).

Para pelajar tersebut langsung dibawa ke ruangan unit ranmor untuk didata dan diambil keterangan.

Mereka diamankan lantaran diduga ikut-ikutan demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Massa Aksi Penolakan Omnibus Law Segel Kantor DPRD Lubuklinggau, Seluruh Angota Dinas Luar Saat Demo

Demonstran Rusuh Mulai Ditembaki Water-Canon dan Peluru Gas Air Mata

Saat diperiksa para pelajar tersebut tidak memiliki identitas.

"Benar hari ini ada 14 pemuda yang berstatus pelajar kita amankan. Ini lantaran diduga ke 14 pemuda ini ikut-ikutan melakukan aksi demo.

Namun saat diminta identitas mereka tidak bisa menunjukkan identitasnya," ungkap Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, AKBP Nuryono.

DR, salah seorang pelajar yang diamankan mengatakan, dia ikut demo ini lantaran diajak temannya.

"Saya diajak teman pak. Tadi saya hendak main saja ke rumah teman. Namun setelah sampai saya diajak ke sini pak," katanya.

Duduki Gedung DPRD Sumsel

Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali digelar di Simpang 5 DPRD Sumsel, Kamis (8/10/2020).

Ribuan massa aksi mulai ramai padati lokasi digelarnya demo.

Koordinator aksi Forum Buruh Aktivis Mahasiswa Sumatera Selatan (FBAMSS), Febri Zulian mengatakan ribuan massa rencananya akan menduduki gedung DPRD Sumsel.

PELAJAR di Muaratara Ingin Ikut Demo Tolak Omnibus Law, Mau Ikut Kami Pak, di TV Boleh Kami Ikut

Hal itu dilakukan sebagai simbol perlawanan menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

"Hari ini kami akan menduduki gedung DPRD sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.

Mau ada yang menanggapi atau tidak, intinya kami tidak sepakat dengan adanya pengesahan omnibus law," ujarnya.

Halaman
12

Berita Terkini