Warga Lawang Kidul Muara Enim Dibayangi Gelombang PHK Masif

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM– Memasuki pengujung tahun 2025, keresahan mendalam menyelimuti warga di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan sekitarnya.

Sejak penghentian angkutan batubara pada 29 Juni lalu, denyut ekonomi lokal yang selama puluhan tahun bersandar pada sektor pertambangan kini berada di titik nadir.

Masyarakat kini menatap cemas rencana pemberlakuan penuh larangan melintas di jalan umum per 1 Januari 2026, sementara infrastruktur jalan khusus yang dijanjikan pemerintah belum juga menampakkan kesiapan.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan regulasi lalu lintas, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup ribuan warga. Dampak domino dari berhentinya aktivitas tambang swasta selama hampir enam bulan ini telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengkhawatirkan.

Sektor-sektor pendukung seperti rumah makan, bengkel, hingga perusahaan penyalur tenaga kerja lokal kini kehilangan pelanggan utama mereka, menyebabkan perputaran uang di Muara Enim melambat drastis.

Taufik Hidayat, seorang warga Tanjung Enim Selatan, mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah sangat menekan masyarakat.

Ia mengenang bagaimana tiga tahun silam, warga dan berbagai unsur telah mencapai kesepakatan mengenai jam operasional angkutan batubara pada pukul 21:00 hingga 04:00 WIB sebagai jalan tengah untuk mengatasi kemacetan.

Namun, penghentian total operasional saat ini tanpa dibarengi kesiapan jalan khusus dianggap sebagai kebijakan yang kurang mempertimbangkan nasib rakyat kecil.

"Perihal penyetopan angkutan batu bara sejak Juni lalu sangat memberikan dampak signifikan, seperti PHK dan sektor ekonomi lokal yang padam. Banyak warga di wilayah Lawang Kidul menggantungkan hidupnya pada perusahaan pertambangan.

Dengan operasional yang disetop ditambah jalan khusus yang belum tersedia, ini mengakibatkan dampak negatif terhadap warga yang bekerja di sana maupun pelaku usaha rumah makan, bengkel, hingga penyedia jasa tenaga kerja lokal. Kami sangat berharap ada solusi segera karena penyetopan ini sudah berjalan enam bulan di tahun ini," ujar Taufik dengan nada penuh harap, Kamis (18/12/2025).

Keresahan warga kian memuncak karena hingga akhir Desember, belum ada kejelasan mengenai jalur paralel yang dijanjikan. Masyarakat menilai bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada sisi penertiban semata, tetapi juga harus hadir sebagai penyeimbang yang memberikan jaring pengaman sosial.

Berhentinya industri tambang swasta yang legal dan taat pajak secara tiba-tiba tanpa masa transisi yang adil dikhawatirkan akan memicu masalah sosial baru, termasuk potensi meningkatnya angka kriminalitas akibat tingginya pengangguran.

Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat tidak menggunakan logika kaku dalam menerapkan aturan per 1 Januari nanti. Dibutuhkan kebijakan transisi yang realistis, seperti skema operasional terbatas atau pemberian tenggat waktu tambahan hingga jalan khusus benar-benar rampung.

Bagi masyarakat Muara Enim, pertambangan adalah ekosistem yang menghidupi mereka, dan mematikan industri tersebut tanpa solusi pengganti sama saja dengan memutus harapan hidup ribuan keluarga yang selama ini menggantungkan nasib di sana.