Sosok Rudy Tanoe Kakak Dari Hary Tanoe Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos

Dia mengatakan PT DNR dipercaya untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di Indonesia.

“Sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang berpengalaman serta memiliki infrastruktur, teknologi supply chain management dan jaringan di seluruh Indonesia, DNR itu dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di bulan September dan Oktober 2020,” katanya pada 3 Agustus 2022, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain terseretnya PT DNR dalam kasus viralnya penguburan bansos presiden karena adanya pernyataan dari pihak PT JNE.

Adapun PT JNE mengakui bahwa bansos presiden yang sudah tidak digunakan ditimbun di sebuah lahan kosong di wilayah Sukamajaya, Depok, Jawa Barat, pada 29 Juli 2022.

Lalu, PT JNE menyebut penguburan sembako yang rusak itu sudah sesuai prosedur dan perjanjian kerja sama yang diteken antara pihaknya dan perusahaan ekspedisi lainnya yaitu JNE Ekspress.

Kemudian, saat diperiksa polisi pada 1 Agustus 2022, JNE mengakui bahwa pihaknya ada kerja sama dengan PT DNR dalam penyaluran sembako bantuan presiden tersebut.

”JNE bekerja sama dengan vendor, namanya PT DNR. DNR inilah selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan.

Tidak Sendirian

Sebenarnya, Rudy Tanoe bukan satu-satunya orang yang ditetapkan menjadi tersangka. 

KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni staf ahli Menteri Sosial (Mensos), Edi Suharto, serta Direktur Utama (Dirut) PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022, Kanisisus Jerry Tengker.

Sebelum ditetapkan jadi tersangka, Rudy Tanoe juga sudah dicekal oleh KPK agar tidak berpergian ke luar negeri sejak 12 Agustus 2025 lalu.

"Kebutuhan cegah keluar negeri yang dilakukan oleh penyidik adalah subjektivitas penyidik, bahwa membutuhkan keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap berada di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Akibat kasus rasuah ini, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp200 miliar.

Namun, Budi menyebut kerugian itu baru hitungan awal dan masih akan dihitung lagi oleh auditor negara.

"Itu yang masih akan didalami terkait dengan kerugian negaranya, karena ini masih hitungan awal oleh penyidik. Tentu nanti KPK akan berkoordinasi dengan auditor negara untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu nantinya," jelas Budi.