Berita Dedi Mulyadi
Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, PO Bus Pariwisata di Depok PHK 50 Persen Karyawan, Omzet Turun Drastis
Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Smindo Trans, Rachmat menjelaskan, larangan study tour ini berdampak pada pengurangan karyawan.
SRIPOKU.COM - Imbas kebijakan Dedi Mulyadi soal larangan study tour, PO Bus Pariwisata di Depok PHK 50 persen karyawan, omzet turun drastis.
Hal ini dirasakan langsung oleh perusahaan bus pariwisata di Kota Depok, Jawa Barat yang berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setengah karyawannya.
Kebijakan tersebut diambil karena perusahaan mengalami penurunan omzet hingga 50 persen, diduga terdampak kebijakan larangan study tour.
Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Smindo Trans, Rachmat menjelaskan, larangan study tour ini berdampak pada pengurangan karyawan.
“Dengan adanya larangan ini yang pertama tentu dampaknya akan ada pengurangan dari karyawan kita ya, dari marketing, operasional dan lain-lain pasti akan dikurangi,” kata Rachmat kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
Baca juga: SOSOK Berpotensi Tersangka Tewasnya 3 Korban di Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Pakar Hukum Bersuara
Rachmat mengaku, sudah berusaha bertahan agar tidak melakukan PHK kepada karyawannya.
Namun, karena kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi belum dicabut menjadi kendala.
Larangan study tour juga berdampak pada pembiayaan untuk operasional unit bus pariwisata.
Pasalnya, modal usaha Rachmat bersumber dari pinjaman bank.
“Nah untuk sekarang mereka tidak memberikan gitu (keringanan), jadi itu sangat berdampak dengan kita yang usahanya merintis gitu, usahanya yang masih meminjam modal ke bank,” ungkapnya.
“Rencana kita sih pengurangannya di 50 persen, karena untuk biaya operasional dan lain-lainnya sudah tidak mengcover,” sambungnya.
Sebelumnya, pengusaha bus pariwisata di wilayah Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omzet fantastis dalam beberapa bulan ke belakang.
Hal tersebut diduga imbas dari peraturan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait larangan study tour di lingkungan sekolah.
Pemilik Perusahaan Otobus (PO) PT Smindo Trans, Rachmat menjelaskan, omzet perusahaannya turun hingga 50 persen imbas kebijakan tersebut.
“Untuk kita sendiri mengalami dampaknya sekitar 50 persen bang penurunan omzet dari penyewaan bis dari sekolah-sekolah,” kata Rachmat kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
Sebelum ada kebijakan larangan study tour, bus pariwisata milik Rachmat bisa melayani study tour hingga 20 hari sampai 25 hari dalam sebulan.
Namun, pasca larangan study tour, bus pariwisatanya hanya bisa mengantarkan penumpang tujuh hingga 15 hari saja.
“Semenjak adanya kegiatan ini kita paling bisa jalan di 7 hari maksimal itu terbanyak di 15 hari, karena kita masih bisa jemput yang wilayah Jakarta gitu,” ujarnya.
Rachmat menilai, kebijakan Dedi Mulyadi kurang tepat. Mestinya, Gubernur Jabar tersebut cukup tidak mewajibkan tanpa perlu melarang.
“Kalau menurut saya kebijakannya itu kurang tepat ya, dalam artian seharusnya tidak melarang, namun tidak mewajibkan juga gitu,” ujarnya.
“Jadi ketika ada sekolah yang ingin melakukan kegiatan di luar, tidak hanya study tour ada field trip, ada wisata edukasi itu diperbolehkan seharusnya, jadi tidak berdampak seperti sekarang nih,” pungkasnya.
Penyebab Dedi Mulyadi Kekeuh Larang Sekolah Gelar Study Tour, Tak Gentar Sudah Didemo Pekerja Pariwisata
Diketahui para pekerja pariwisata mengeluhkan kebijakan Dedi Mulyadi soal larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Tak main-main, para pekerja pariwisata di Jawa Barat ini pun menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jawa Barat pada Senin (21/7/2025).
Mereka menuntut Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour.
Para pendemo ini mengaku sempat berupaya beberapa kali melayangkan surat untuk meminta audiensi terkait hal ini.
Namun keinginan untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi belum juga tercapai.
Hingga akhirnya para pekerja pariwisata ini melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate.
Dedi Mulyadi pun buka suara soal aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memprotes Surat Keputusan (SK) larangan study tour tersebut.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi di Gedung Sate semakin menunjukkan bahwa kegiatan study tour ini lebih menyerupai acara piknik dibandingkan kegiatan yang bersifat edukatif.
“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi," kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025) dikutip dari Tribun Jabar.
"Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” imbuh Dedi.
Ia menyebut, yang mengikuti demonstrasi itu tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga mendapatkan dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.
Dedi pun menegaskan, kebijakan larangan study tour diterapkan untuk melindungi para orang tua dari beban biaya yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan belajar siswa.
“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.
“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tapi dengan target wisatawan yang memang mempunyai kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk mengikuti study tour.
“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com.
| Dedi Mulyadi Datangi BPK, Minta Audit Uang Kas Jabar Transparan, Imbas Dana Mengendap Menkeu Purbaya |
|
|---|
| PASTIKAN Dedi Mulyadi Bakal Diperiksa, Menkeu Purbaya Bongkar Kesalahan KDM Kelola Uang Negara: Rugi |
|
|---|
| Imbas Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Terancam Diajukan Pemakzulan, Pekerja Pariwisata Bereaksi |
|
|---|
| BALASAN Dedi Mulyadi Usai Dikritik Atalia, Bongkar Data Pembangunan Sekolah Jabar era Ridwan Kamil |
|
|---|
| Penyebab Dedi Mulyadi Kekeuh Larang Sekolah Gelar Study Tour, Tak Gentar Didemo Pekerja Pariwisata |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.