Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, PO Bus Pariwisata di Depok PHK 50 Persen Karyawan, Omzet Turun Drastis

SRIPOKU.COM - Imbas kebijakan Dedi Mulyadi soal larangan study tour, PO Bus Pariwisata di Depok PHK 50 persen karyawan, omzet turun drastis.

Hal ini dirasakan langsung oleh perusahaan bus pariwisata di Kota Depok, Jawa Barat yang berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setengah karyawannya.

Kebijakan tersebut diambil karena perusahaan mengalami penurunan omzet hingga 50 persen, diduga terdampak kebijakan larangan study tour.

Pemilik Perusahaan Otobus (PO) Smindo Trans, Rachmat menjelaskan, larangan study tour ini berdampak pada pengurangan karyawan.

“Dengan adanya larangan ini yang pertama tentu dampaknya akan ada pengurangan dari karyawan kita ya, dari marketing, operasional dan lain-lain pasti akan dikurangi,” kata Rachmat kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: SOSOK Berpotensi Tersangka Tewasnya 3 Korban di Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Pakar Hukum Bersuara

Rachmat mengaku, sudah berusaha bertahan agar tidak melakukan PHK kepada karyawannya.

Namun, karena kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi belum dicabut menjadi kendala. 

Larangan study tour juga berdampak pada pembiayaan untuk operasional unit bus pariwisata.

Pasalnya, modal usaha Rachmat bersumber dari pinjaman bank.

“Nah untuk sekarang mereka tidak memberikan gitu (keringanan), jadi itu sangat berdampak dengan kita yang usahanya merintis gitu, usahanya yang masih meminjam modal ke bank,” ungkapnya. 

“Rencana kita sih pengurangannya di 50 persen, karena untuk biaya operasional dan lain-lainnya sudah tidak mengcover,” sambungnya. 

Sebelumnya, pengusaha bus pariwisata di wilayah Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omzet fantastis dalam beberapa bulan ke belakang. 

Hal tersebut diduga imbas dari peraturan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait larangan study tour di lingkungan sekolah. 

Pemilik Perusahaan Otobus (PO) PT Smindo Trans, Rachmat menjelaskan, omzet perusahaannya turun hingga 50 persen imbas kebijakan tersebut. 

“Untuk kita sendiri mengalami dampaknya sekitar 50 persen bang penurunan omzet dari penyewaan bis dari sekolah-sekolah,” kata Rachmat kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).