Fakta Dokter Gigi di Lubuklinggau Kepergok Selingkuh dengan Berondong, Sudah 2 Kali Digerebek Suami

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU – Seorang oknum dokter gigi berinisial P (46) digerebek suaminya sendiri saat tengah berduaan bersama pria muda berinisial RK (27) di sebuah kamar kos di kawasan Kelurahan Amula Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Minggu (20/7/2025) malam.

Penggerebekan dilakukan oleh suami sah P, berinisial SW, bersama anaknya.

Mereka turut menggandeng aparat kepolisian dalam penggerebekan tersebut.

Kedua pasangan yang diduga berselingkuh itu langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan, perkenalan antara P dan RK bermula dari niat RK untuk mendonorkan ginjalnya kepada SW, suami P. 

Namun, rencana donor ginjal tersebut gagal.

Sejak saat itu, intensitas pertemuan antara P dan RK justru semakin sering, hingga menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga.

Dua bulan lalu, SW sempat memergoki keduanya dan P pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Namun janji tersebut hanya sebatas ucapan. 

Kecurigaan SW kembali muncul saat P kerap pergi dengan alasan dinas luar kota dan sulit dihubungi.

SW pun mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya menemukan bahwa P kerap tinggal di sebuah kos-kosan bersama RK.

Ia pun mengajak anaknya dan polisi untuk melakukan penggerebekan yang kemudian membongkar hubungan terlarang tersebut.

“Saat ini keduanya telah kita amankan dan masih dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Kanit PPA Satreskrim Polres Lubuklinggau, Ipda Kopran, saat dikonfirmasi pada Senin (21/7/2025).

Kapolsek Lubuklinggau Selatan, AKP Nyoman Sutrisna juga membenarkan adanya penggerebekan tersebut yang berawal dari laporan suami dan anak sang dokter.

“Penggerebekan dilakukan oleh suami sah dan anaknya, kemudian menghubungi kami untuk mendampingi,” ujar Nyoman.

Kini, kasus ini sepenuhnya ditangani oleh Unit Satreskrim Polres Lubuklinggau guna pendalaman lebih lanjut terkait dugaan perzinahan atau pelanggaran hukum lainnya.