DPRD Prabumulih Temui Mendagri Perjuangkan Nasib Ratusan Honorer yang Tak Lulus PPPK

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH – Ratusan pegawai honorer dengan status R3 di Prabumulih menghadapi ketidakpastian.

Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih mengambil langkah cepat dengan menggelar audiensi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (9/7/2025).

Tujuannya, memperjuangkan nasib para honorer yang belum lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mencari solusi terbaik dari pemerintah pusat.

Rombongan DPRD Prabumulih dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua 1 Aryono dan Wakil Ketua 2 Ir. Dipe Anom.

Mereka diterima oleh Shalia Allamah Joya SE MSi, perwakilan dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, yang menjabat sebagai analis keuangan pusat dan daerah ahli muda subdirektorat perencanaan anggaran daerah wilayah I.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Prabumulih dan rombongan menyampaikan aspirasi dari honorer R3 Kota Prabumulih.

Mereka berupaya mencari solusi konstruktif dari pemerintah pusat terkait kebijakan untuk honorer R3, sembari menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai kebijakan penerimaan PPPK bagi honorer R2, R3, R4, dan R5.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari permintaan honorer R3 agar dapat difungsikan secara paruh waktu dan tidak dirumahkan.

Para wakil rakyat itu juga melakukan koordinasi terkait kebijakan keuangan yang dapat diterapkan untuk gaji mereka jika opsi paruh waktu disetujui.

"Menindaklanjuti hasil audiensi pada honorer itu, kita langsung gerak cepat ke kementerian untuk mencari solusi bagi mereka dan berkoordinasi terkait kebijakan keuangan apa yang bisa diterapkan," ungkap salah satu anggota DPRD Prabumulih kepada wartawan pada Kamis (10/7/2025).

Tak berhenti di Kemendagri, Ketua DPRD Prabumulih bersama wakil dan anggota, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih, juga berencana menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terkait permasalahan ini.

"Untuk menemui KemenPAN RB rencananya akan dilakukan bersama BKPSDM Prabumulih pada Jumat (11/7/2025) nanti," tambahnya.