Pernah Jadi Pj Gubernur Sumsel, Begini Kabar Terbaru Agus Fatoni, Baru Dilantik Dengan Jabatan Baru

SRIPOKU.COM -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni resmi mengemban amanah baru sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat, Fatoni menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas negara dengan maksimal.

"Tentu kami sebagai ASN, sebagai birokrat, melaksanakan tugas apa pun yang ditugaskan oleh pimpinan, ditugaskan oleh negara, dan kami berusaha untuk bisa maksimal, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Fatoni dalam keterangannya pada Selasa (8/7).

 
Fokus Utama Pj Gubernur Papua

Fatoni menegaskan bahwa dirinya akan memfokuskan perhatian pada tiga hal utama selama menjabat di Papua:

Memastikan roda pemerintahan berjalan baik.

Mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada agar berlangsung aman dan damai.

Memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengajak seluruh elemen strategis di Papua untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.

“Oleh karena itu, kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan di antara kita, karena Papua yang kita cintai harus maju, dan masyarakatnya juga harus sejahtera," tambahnya.

Netralitas ASN dan Evaluasi APBD
 

Terkait PSU Pilkada, Fatoni mengingatkan pentingnya netralitas dan profesionalisme ASN. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menciptakan iklim damai dan menjaga nama baik daerah.

“Dan kepada seluruh masyarakat, kita bersama-sama menjaga iklim yang kondusif, menjaga nama baik Papua, dan menjaga citra Papua yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Selain itu, Fatoni berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Langkah ini bertujuan agar belanja daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. “Kita akan melihat secara detail APBD-nya seperti apa, kita akan melihat rencana belanja yang belum terlaksana, yang memang tidak perlu ya akan kita pangkas. Kita akan prioritaskan untuk belanja-belanja, untuk urusan-urusan, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, dan betul-betul sangat prioritas,” jelasnya.

Untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif sejak hari pertama, Fatoni mengaku telah mempelajari informasi dari berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan penyelenggara pemilu. “Ini sebagai bekal saya untuk bisa terus menjalankan pemerintahan, dan bisa langsung tancap gas tanpa menunggu waktu lagi. Tidak ada waktu untuk belajar, tetapi kita langsung bekerja,” tandasnya.

 
Pesan Mendagri Tito Karnavian
 

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan bahwa pelantikan Fatoni merupakan momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, khususnya dalam merespons tantangan pasca-pemekaran daerah otonom baru (DOB).

“Acara yang sederhana ini memiliki arti yang sangat besar untuk Provinsi Papua. Karena pergantian pejabat puncak pimpinan tertinggi pemerintahan,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pj Gubernur Papua sebelumnya, Ramses Limbong, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan selama satu tahun masa jabatannya.

“Selama satu tahun Pak Ramses menjabat, saya berterima kasih banyak Pak Ramses. Karena saya melihat bahwa Papua relatif tenang, terkendali, aman,” jelasnya.

 
Tantangan dan Harapan di Papua

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan sejumlah persoalan strategis yang kini dihadapi Provinsi Papua, termasuk distribusi sumber daya manusia (SDM) dan penurunan kapasitas fiskal akibat pembentukan DOB. Ia menggarisbawahi belum meratanya penempatan pegawai ke wilayah DOB seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sementara alokasi anggaran kini semakin terbagi.

“Kapasitas fiskal dari yang besar sekali menurun, karena dibagi ke Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Nah, ini akibatnya kapasitas fiskal menurun, namun jumlah pegawai masih banyak. Sehingga sekitar 30–35 persen APBD di Papua itu terserap untuk belanja pegawai,” ungkapnya.

Untuk itu, Mendagri mendorong penerapan strategi promosi dan pemberian insentif guna memotivasi aparatur pindah ke DOB, dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial seperti kondisi keluarga dan tempat tinggal. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kolaborasi pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Tito Karnavian turut mengapresiasi langkah cepat sejumlah daerah yang telah menyelesaikan persoalan lahan, termasuk Papua Barat Daya. Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pembiayaan infrastruktur tak hanya difokuskan pada kantor pemerintahan daerah, tetapi juga mencakup kantor lembaga-lembaga Forkopimda.

 
 Profil Singkat Agus Fatoni
 

Agus Fatoni lahir di Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada 6 Juni 1972.

Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Lampung dan melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (lulus 1994), Institut Ilmu Pemerintahan (lulus 1999), serta meraih gelar Magister (2000) dan Doktor (2009) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran.

Sebelum menjabat sebagai Pj Gubernur Papua, Fatoni merupakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri.

Ia juga memiliki rekam jejak sebagai Penjabat Kepala Daerah, antara lain:

Penjabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara (25 September 2020 – 25 November 2020)
Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (2 Oktober 2023 – 24 Juni 2024)
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (24 Juni 2024 – 20 Februari 2025)
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di Bank Sumut.