Deden Apriandhi Jadi ASN Nomor Satu di Pemprov Banten, Dipilih Prabowo dari Tiga Nama yang Diajukan

SRIPOKU.COM - Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Deden Apriandhi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten.

Kepastian ini setelah Gubernur Banten Andra Soni menerima salinan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

"Alhamdulillah kemarin (3/7/2025) saya menerima surat dari Sekneg (Sekretaris Negara), yaitu surat terkait dengan salinan keputusan Presiden terkait dengan Sekda Provinsi Banten, Pak Deden Apriandhi," kata Andra kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Andra menyebut prosesi pelantikan akan digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang pada pekan depan.

"Jadi, insya Allah di sekitar Selasa atau Rabu akan ada pelantikan," ujar Andra.

Menurut Andra, proses telah dilalui mulai dari manajemen talenta, lalu dipilih lima nama calon untuk diseleksi melalui tim panitia seleksi (pansel).

Baca juga: VIRAL Postingan ASN Kemenag Muratara Keluhkan Pemotongan Gaji, Respon Warganet : Lapor Prabowo!

Tim seleksi kemudian merekomendasikan tiga orang calon kepadanya, yang kemudian menyerahkan tiga nama ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri sesuai alfabet dengan dilampiri nilai hasil seleksi.

"Ya, bukan berdasarkan nilai, tetapi berdasarkan alfabet, sedangkan nilai dilampirkan. Jadi berdasarkan alfabet disampaikan kepada Pak Presiden," ujar dia.

Andra berharap, Deden Apriandhi dapat segera bekerja membantunya menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Banten.

"Beban pekerjaan pemerintahan ini kan perlu di-sharing, perlu didistribusikan. Sekda punya peranan penting untuk bisa mengendalikan hal-hal tersebut," kata Andra.

Baca juga: SOSOK Irjen Pol Dadang Hartanto, Jenderal yang Dijanjikan Bonus oleh Prabowo, Kapolri Masa Depan?

Karena itu, lanjut Andra, seluruh komponen ASN di Pemprov Banten bisa terkonsolidasi, baik itu kinerja maupun tugas utama.

Hal itu diminta Andra agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. 

"Gubernur bisa lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya kebijakan dan percepatan-percepatan. Permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya itu perlu pengadministrasian dalam setiap langkah atau setiap rencana yang akan kami kerjakan," ucap dia.