Persib Bandung Tolak Uang Rp 365 Juta dari Patungan ASN, Bonus 1 M dari Pemprov Jabar Gagal Terwujud

SRIPOKU.COM- Polemik bonus untuk Persib Bandung dari hasil patungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akhirnya mencapai titik akhir.

Uang bonus senilai Rp365 juta, yang sebelumnya direncanakan sebagai bentuk apresiasi kepada tim Maung Bandung, kini disalurkan untuk penanganan krisis air bersih di Karawang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengonfirmasi bahwa dana yang semula disiapkan untuk Persib, kini telah diserahkan kepada warga terdampak kekeringan di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.

“Uang bonus Persib hasil sumbangan ASN yang ditolak manajemen Persib sudah diserahkan untuk membantu menangani masalah di Karawang,” ujar Dedi, Kamis (3/7/2025), dikutip dari kanal YouTube Lembur Pakuan Channel.

Penyaluran dana dilakukan seusai acara pelantikan pejabat Pemprov Jabar yang digelar di bawah kolong tol Cileunyi-Sumedang, Rabu (2/7/2025).

 Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, menyampaikan bahwa Persib menolak bonus tersebut karena tidak sesuai dengan janji awal yang disampaikan oleh pihak Pemprov Jabar.

“Dulu dijanjikan Rp1 miliar, tapi yang dikumpulkan cuma Rp365 juta. Saya sudah bilang, kembalikan saja. Jangan sampai ini jadi bumerang,” ujar Umuh.

Ia menegaskan bahwa bonus dari Gubernur secara pribadi yang berjumlah Rp1 miliar tetap diterima karena jelas sumber dan nominalnya.

Namun untuk dana patungan ASN, Umuh merasa khawatir akan dampaknya jika dikemudian hari dipertanyakan.

“Kalau tidak jelas asal-usul dan siapa yang menyumbang, itu malah bisa jadi masalah. Jadi lebih baik ditolak sejak awal,” tambahnya.

 Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi penolakan tersebut dengan tenang.

Ia menyebut bahwa dirinya tak pernah memaksa jumlah donasi harus mencapai angka tertentu.

“Saya tidak pernah menargetkan Rp1 miliar. Berapa pun yang terkumpul, itu yang diberikan.

Tapi karena keberatan dan kekhawatiran soal sumber dana, akhirnya dana itu dialihkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan,” jelas Dedi saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (1/7/2025).

Ia menambahkan bahwa keputusan pengalihan tersebut telah dikonsultasikan dengan pihak hukum dan tidak menyalahi aturan.