Konflik Gajah-Manusia di OKI Makin Masif, DPRD: Hibahkan 200 Hektar Lahan Konsesi untuk Pakan Gajah

SRIPOKU.COM, KAYU AGUNG - Konflik antara kawanan gajah dan manusia di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, kian memprihatinkan.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD OKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Budiman, mendesak pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi di wilayah tersebut untuk segera mengambil langkah konkret.

Budiman mengungkapkan bahwa solusi yang telah diterapkan selama ini, seperti pemantauan GPS collar, pembangunan tanggul gajah, dan pembentukan posko kolaboratif, belum menyentuh akar permasalahan.

"Kami meminta adanya langkah yang dilakukan melalui pemantauan GPS collar, pembangunan tanggul gajah, dan pembentukan posko kolaboratif tidak menyentuh pada akar persoalan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (15/6/2025) sore.

Menurut Budiman, solusi terdekat dan paling efektif adalah mendesak perusahaan, Pemda OKI, Pemprov Sumsel, dan pemerintah pusat untuk menghibahkan 200 hektar lahan konsesinya sebagai zona pakan gajah.

"Nantinya lahan itu dipagari tinggi dan dibatasi dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Sementara di bagian dalam zona pakan ditanami tanaman pakan gajah seperti rumput gajah dan pisang," harap politisi asal Air Sugihan ini.

Budiman menjelaskan, konflik ini terjadi bukan karena gajah menyerang manusia, melainkan karena habitat mereka semakin sempit dan sumber makanan yang berkurang drastis. Ia menyoroti kebutuhan pakan gajah yang sangat besar.

"Kita saja kalau lapar bisa ngamuk kalau makanan diganggu. Apalagi gajah. Satu ekor makan hampir dua ton sehari dan jumlah mereka sekarang lebih dari 100 ekor," jelasnya. "Tidak mungkin untuk dipindahkan, solusinya disiapkan zona khusus dalam konsesi perusahaan."

Ia menekankan bahwa tanpa penyediaan kawasan yang aman dan sumber pakan yang cukup, upaya sekadar mengusir atau memagari gajah tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kalau hanya diusir, dipagari tanpa solusi pemberian pakan, itu bukan penyelesaian. Kita butuh ketegasan bersama dari Pemda, DPRD, provinsi sampai pusat," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati OKI Supriyanto menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius dan berkomitmen melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mencari solusi terbaik.

"Masukan ini akan menjadi atensi kami dan segera berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencarikan win-win solution," ujar Supriyanto. "Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian terkait. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas."