Penerimaan Tantama Tahun 2025 Besar-Besaran Capai 24 Ribu Orang Dianggap Menyalahi Tugas Utama TNI

SRIPOKU.COM - TNI Angkatan Darat membuka peluang besar bagi pemuda Indonesia untuk menjadi tamtama.

Untuk itu, tahun ini TNI AD merekrut 24.000 orang tantama.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa rekrutmen 24.000 tamtama pada tahun 2025 merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi TNI AD.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pertanyaan publik terkait besarnya jumlah penerimaan prajurit tahun ini.

"Pertama-tama, kami memahami munculnya berbagai tanggapan, termasuk yang bernada skeptis, terhadap jumlah rekrutmen prajurit TNI AD tahun 2025 yang mencapai 24.000 orang," ujar Wahyu kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) malam.

Apa Alasan TNI AD Merekrut dalam Jumlah Besar?

Menurut Wahyu, angka 24.000 bukan keputusan yang mendadak, melainkan hasil dari perencanaan jangka panjang yang matang.

Ia menegaskan bahwa antusiasme pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD terus mengalami peningkatan.

"Perlu saya jelaskan bahwa animo pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit TNI AD justru terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini tecermin dari data pendaftaran Calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang, dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," jelasnya.

Tak hanya dari segi kuantitas, Wahyu menambahkan bahwa kualitas serta semangat nasionalisme generasi muda juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan realisasi rekrutmen yang melampaui target setiap tahunnya.

"Sepanjang lima tahun terakhir, capaian penerimaan TNI AD selalu di atas 100 persen, bahkan mencapai 114,4 persen pada tahun 2023," tambahnya.

Apa Kaitan Rekrutmen Ini dengan Doktrin Pertahanan Negara?

Rekrutmen besar-besaran ini, lanjut Wahyu, sejalan dengan arah kebijakan pertahanan nasional yang tertuang dalam Doktrin Pertahanan Negara 2023.

TNI AD tengah menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah.

Sebagai bentuk konkret kebijakan tersebut, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," papar Wahyu.

Kompi Apa Saja yang Akan Dihadirkan di Tengah Masyarakat?

TNI AD merancang empat jenis kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan. Pertama, Kompi Pertanian yang akan mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, Kompi Peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani.

Ketiga, Kompi Medis yang difokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana.

Terakhir, Kompi Zeni yang bertugas membangun infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.

"Dengan pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat," jelas Wahyu.

Menanggapi adanya keluhan beberapa Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang kesulitan menjaring calon peserta rekrutmen, Wahyu menyebut hal tersebut sebagai kendala teknis semata. Ia yakin hal itu bisa diatasi dengan pendekatan sosial yang lebih aktif.

"Karena pada dasarnya, animo dan semangat anak muda Indonesia untuk mengabdi lewat TNI AD sangat tinggi dan terbukti secara data numerik," tandasnya.

Dianggap Menyalahi Tugas Utama TNI

Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative Al Araf menilai, rekrutmen besar-besaran calon Tamtama di TNI Angkatan Darat (AD) untuk mengisi empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Empat kompi tersebut di antaranya kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.

"Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan," kata Araf, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

"Dengan demikian, kebijakan perekrutan itu sudah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri," sambung dia.

Araf mengatakan, pelibatan dan perekrutan TNI tersebut justru melemahkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Ia menilai, secara tidak langsung perekrutan untuk tujuan non-pertahanan negara tersebut akan mengancam kedaulatan negara karena TNI sibuk mengurus sektor di luar pertahanan.

"Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara," ujar dia.

Araf meminta agar proses perekrutan calon tamtama yang berlebihan itu diawasi dan dievaluasi oleh DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena telah menyalahi dari jati diri TNI itu sendiri sebagai kekuatan perang," ucap dia.