Siapkan 19 Juta Lapangan Pekerjaan, Janji Gibran saat Kampanye Dikuliti, Ade Armando: Ada Syaratnya

SRIPOKU.COM - Sempat janjikan 19 juta lapangan pekerjaan saat kampanye, kini janji Gibran Rakabuming Raka dikuliti di tengah kondisi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia.

Kini janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas banyak pihak. 

Tak sedikit mereka mempertanyakan kembali janji kampanye tersebut yang belum terealisasi hingga saat ini.

Menanggapi ini, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando buka suara. 

Dia membela Gibran soal janji tersebut. 

Terkait janji lapangan pekerjaan itu, dia menyebut ada syaratnya.

Baca juga: Fakta Akun Instagram Wapres Gibran Ketahuan Follow Akun Judi Online, Istana Wapres Sebut Ini!

“Saya baca ulang yang dikatakan Gibran pada tahun 2024. Dia ngomong itu. Pada saat kampanye dia bilang ada syaratnya. Dia bicara tentang harusnya ekonomi kita bergerak ke arah mana,” ujar Ade dalam video di kanal Indonesia Lawyers Club yang diunggah hari Kamis, (5/6/2025).

Ade memaparkan beberapa hal yang dijanjikan Gibran soal lapangan pekerjaan ini. 

“Misalnya saja dia menyebut kalau kita bisa menjalankan hilirisasi dan itu hilirisasi dari nikel sampai pangan. Bukan cuma nikel, yang pangan pun sudah dia bicarakan di video yang sekarang, hilirisasi pangan.”

“Itu artinya kita bukan cuma mengekspor bahan-bahan mentah kita, termasuk nikel, termasuk hasil pertanian kita, tapi diolah dulu di dalam negeri, baru kemudian bisa dijual.”

Ade mengatakan hal seperti itu pasti akan menyerap tenaga kerja berlipat-lipat.

Lalu, Ade menyinggung smelter yang diperlukan untuk hilirasi.

Dia mengatakan jika smelter didirikan di banyak tempat, pasti akan ada banyak tenaga kerja yang terserap di dalamnya.

“Jadi harus ada. Syaratnya adalah kalau ada hilirisasi, akan ada banyak tenaga kerja yang terbuka. Apalagi kalau pangan, pertanian kita dilakukan hilirisasi secara serius,” kata dia.

Ade mengakut tidak tahu apakah hilirisasi seperti itu sudah dijalankan di tanah air karena dia bukan orang pemerintahan.