Berita Palembang

Senator Sumsel Amaliah Sobli Soroti Potensi Risiko & Dampak Koperasi Merah Putih Terhadap UMKM Lokal

Amaliah Sobli menghadiri rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi serta Wakil Menteri Ferry Juliantono

|
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Odi Aria
Handout
SENATOR SUMSEL AMALIAH- Anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan, Amaliah Sobli menghadiri rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi serta Wakil Menteri Ferry Juliantono dalam pembahasan program strategis Koperasi Merah Putih, Rabu (14/5/2025). 

SRIPOKU.COM- Anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan, Amaliah Sobli menghadiri rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi serta Wakil Menteri Ferry Juliantono dalam pembahasan program strategis Koperasi Merah Putih, Rabu (14/5/2025).

Dalam forum tersebut, Amaliah menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi risiko dari implementasi koperasi skala besar ini, khususnya berkaitan dengan moral hazard dan kemungkinan kriminalisasi pengurus koperasi apabila terjadi kerugian dalam operasional.

“Kami berharap Kementerian Koperasi dapat menyiapkan mitigasi risiko serta perlindungan hukum bagi para pengurus koperasi yang bekerja dengan itikad baik, agar tidak menjadi pihak yang dikorbankan jika terjadi kegagalan usaha,” ujar Amaliah, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, Amaliah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam ekosistem ekonomi daerah. Ia meminta agar kehadiran Koperasi Merah Putih tidak menggeser atau mematikan UMKM lokal yang sudah berkembang secara mandiri.

“Stabilitas ekonomi daerah harus dijaga. Kita tidak ingin koperasi besar justru menjadi pelaku monopoli yang mengancam kelangsungan usaha kecil dan mikro yang telah lama bertahan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan kembali filosofi dasar koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan.

“Semangat koperasi adalah semangat gotong royong dan tolong-menolong. Koperasi harus menjadi solusi, bukan ancaman. Kementerian berkomitmen untuk memastikan koperasi hadir secara adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Budi Arie.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan kebijakan koperasi nasional yang berpihak pada rakyat, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha lokal dan kearifan ekonomi daerah.

Sumber:
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved