Setuju Kebijakan Dedi Mulyadi Didik Anak di Barak TNI, Orangtua Ini Pasang Badan Lawan Pelapor KDM

SRIPOKU.COM - Belakangan heboh kebijakan yang dibuat oleh gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tentang mendidik anak nakal di Barak Militer.

Dedi Mulyadi meminta agar anak nakal dididik secara khusus melalui TNI di barak Militer.

Namun kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi ini rupanya justru bak menjadi boomerang.

Pasalnya ada sosok yang melaporkan Dedi terkait porgram tersebut.

Dedi Mulyadi dinilai merampas Hak Asasi Manusia.

Karena itu Dedi Mulyadi pun dilaporkan oleh sosok Adhel Setiawan ke Komnas HAM.

Namun ditengah laporan Adhel Setiawan, sosok Sofiyah orang tua yang setuju anak nakal dididik di Barak Militer justru melawan.

Sofiyah menyebut kebijakan Dedi Mulyadi itu justru tindakan yang tepat.

Bahkan Sofiyah sudah mengajukan agar putranya ikut dimasukkan ke barak militer.

Baca juga: Curigai Dedi Mulyadi Branding Diri Antipremanisme, Razman Nasution Singgung Sikap KDM ke GRIB Jaya

"Buat kemajuan anak saya dan perubahan anak saya. Emang saya setuju sama programnya pak Dedi, ya saya mengikuti lah program itu. Emang menurut saya itu program yang baik untuk anak-anak. Malah ke depannya, saya mau ada saran, jangan cuma buat anak yang nakal, jadi anak yang ada keinginan masuk barak militer. Jadi itu nanti ada yang tempat mereka itu memang pengin," kata Sofiyah dilansir dari YouTube Tv One.

Diakui Sofiyah, ia tidak cemas sama sekali jika anaknya dilatih oleh TNI.

Sofiyah pun sangat setuju dengan kebijakan KDM yang memasukkan anak-anak pelaku tawuran ke barak militer.

"Kalau kata orang mah anak nakal, kalau menurut saya mah bukan, anak yang membutuhkan perhatian dari seorang pemimpin. Selama ini kan anak tawuran masuk kantor polisi, karena dengan program ini mereka tuh dibimbing bukan dihakimi, mereka malah dilatih, toh mereka juga enggak kehilangan pembelajaran di sekolah juga. Yang mengajar juga TNI," ujar Sofiyah.

"Seorang pemimpin pun pasti sudah memikirkan programnya, pasti buat kemajuan masyarakat itu. Dengan adanya program pak Dedi Mulyadi, saya kagak kenal pak Dedi, tapi saya mah mendukung, semoga Jawa Barat bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem, kerusuhan berkurang, Jawa Barat bisa maju," sambungnya.

Terkait dengan isu memasukkan anak nakal ke barak militer melanggar HAM, Sofiyah tak setuju.

Sebab kata Sofiyah, anak-anak yang ditempatkan di barak militer tidak disiksa melainkan diberikan pendidikan.

"Menurut saya enggak melanggar HAM, kan anak kita enggak disiksa juga di sana, malah dikasih ilmu, dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu," tegas Sofiyah.

Lebih lanjut, Sofiyah pun menyentil pihak-pihak yang mengkritik keras kebijakan Dedi Mulyadi.

Menurut Sofiyah, kritikan tersebut harusnya diberikan setelah kebijakan Dedi Mulyadi berjalan beberapa lama.

"Kalau menurut saya tuh segala sesuatu ada prosesnya, jangan sebelum proses itu dimulai, kita jangan kontra dulu, kita tunggu dulu, program itu kan berproses, nanti setelah proses ada hasil. begitu ada hasil, oh program bapak anak enggak ada perubahan atau anak begini begini. Itu baru bisa kita komplain, kita ajuin hukum. Ini kan baru proses, belum ada hasil. Kenapa baru proses mereka yang melaporkan," pungkas Sofiyah.

"Kalau bapak-bapak sama emak-emak kan beda. Emak-emak kan lebih tahu anak itu sedemikian rupanya. Makanya kita lihat dulu hasilnya, jangan lagi proses udah dibegini begitu. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, kok prosesnya udah dihujat," sambungnya.

Sebelumnya, Adhel Setiawan, seorang orang tua murid sekaligus pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, melaporkan Dedi atas dugaan pelanggaran HAM dan penyimpangan dari tujuan pendidikan.   

Adhel secara tegas menentang program pendidikan militer untuk siswa yang dianggap bermasalah, dengan menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Dedi terhadap filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).   

Adhel memaparkan tiga alasan utama penolakannya. Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar, dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orang tua, dan pemerintah.   

Kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer tersebut. Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi, serta meragukan efektivitas kebijakan ini dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada dasar hukum yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.   

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," tambahnya.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News