Breaking News: MK Tolak Permohonan Pasangan Yudha-Bahar, RDPS Dipastikan Menang Pilkada Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak atau tidak dapat menerima permohonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang nomor urut 3, Yudha Pratomo Mahyuddin- Baharuddin dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota (PHPU Walkot) Kota Palembang. 

Pembacaan putusan perkara nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025, PHPU Walikota kota Palembang tahun 2024 dengan pemohon Yudha Pratomo- Baharudin ini, dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi delapan hakim konstitusi, pada, Rabu (5/2/2025), yang disiarkan langsung akun YouTube MK RI.

"Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta.

Dalam putusannya, MK mempertimbangkan berbagai dalil yang diajukan oleh pemohon, termasuk dugaan pelanggaran dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pemohon menyatakan bahwa mutasi dan promosi yang terjadi pada Januari hingga Mei 2024 diduga memengaruhi jalannya pemilihan. 

Namun, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan, MK menyimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang signifikan yang dapat membatalkan hasil pemilihan.

"MK juga menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang telah melakukan pengawasan dengan baik selama proses pemilihan. Tidak ditemukan upaya pembiaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. 

Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa permohonan pasangan Yudha dan Baharudin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterima, " paparnya. 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian, MK menolak permohonan tersebut berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut Hakim MK, Pilkada Palembang tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta keterkaitan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 

"Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan perbedaan perolehan suara pihak terkait dan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan sebesar 16,19 persen," terangnya. 

Keputusan ini menegaskan kedudukan hukum pasangan calon nomor urut 2, Ratu Dewa dan Prima Salam, sebagai pemenang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2024.

Dengan demikian, proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasangan Yudha dan Baharudin menyatakan akan menghormati keputusan MK meskipun merasa kecewa dengan hasil tersebut. 

Mereka berharap pemerintah kota dapat menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan Kota Palembang.

Ratu Dewa Ucap Syukur

Menanggapi hasil sidang tersebut, Ratu Dewa, sebagai pihak terkait, menyampaikan rasa hormat atas putusan tersebut dan mengajak seluruh masyarakat Palembang untuk bersatu.

Ratu Dewa menyampaikan bahwa pihaknya menghargai seluruh proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

“Kami menghormati hak setiap pasangan calon untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati Putusan MK dan mengikuti proses tindak lanjut di KPU,” katanya, Rabu (5/2/2025).

Ratu Dewa juga menyampaikan terima kasih kepada warga Palembang atas dukungan dan doa mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Palembang yang selalu mendukung kami. Perjuangan kalian tidak pernah berhenti,” ungkap Dewa dengan penuh rasa syukur.

Lebih lanjut, Dewa mengimbau agar pasca-putusan MK ini, seluruh masyarakat menjaga situasi yang kondusif dan menghindari perpecahan.

“Saya harap tidak ada lagi perbedaan dukungan yang dapat memicu gesekan di masyarakat. Mari kita bersatu untuk membangun Palembang yang lebih baik,” ujarnya.

Dewa juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan menghindari euforia berlebihan, baik di kalangan pendukung maupun masyarakat umum.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membangun kota ini. Jika diberikan amanah memimpin Palembang, saya akan menjalankan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Dengan putusan MK yang menegaskan hasil Pilkada, Ratu Dewa mengajak semua pihak untuk berfokus pada pembangunan dan kemajuan Kota Palembang ke depan.