Kesehatan dan Pendidikan Turut Berkontribusi Dalam PNBP Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2024 menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 yang tercatat lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu. 

Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan, dari PNBP ini pertumbuhannya mencapai 109,8 atau mencapai Rp 3,74 triliun. Terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga
(K/L). 

"PNBP BLU tercapai sebesar Rp 2,10 triliun atau 111,86 persen dari target. BLU yang turut menyumbang terbesar dari kesehatan dan pendidikan seperti RSMH, Poltek, UIN dan lain-lain," 
kata Rahmadi Murwanto saat Press Conference APBN KiTa Regional Sumatera Selatan Periode Desember 2024, Kamis (23/1/2025).

Sedangkan PNBP Lainnya tercapai sebesar Rp 1,65 triliun atau 325,41 persen dari target, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp 82,29 miliar. Peningkatan PNBP ini didorong oleh faktor peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan pemerintah. 

Sementara itu, dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp 52,62 triliun, tumbuh 4,02 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 19,53 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 33,09 triliun. 

"Belanja negara di wilayah Sumsel juga tumbuh positif dengan capaian realisasi yang optimal dalam rangka melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda 
pembangunan," katanya.

Lalu, kinerja belanja negara tumbuh positif 4,02 persen (yoy) dengan pendorong utama dari belanja pemerintah pusat (belanja K/L) yang tumbuh positif 20,21 persen (yoy). 

Kinerja positif ini juga menunjukkan peran APBN dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembangunan PSN, kegiatan Pemilu dan Pilkada di 2024, maupun sebagai shock absorber melalui penyaluran program KIP Kuliah Mahasiswa dan program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitas Sosial (Bansos ATENSI).

"Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) telah dilakukan secara optimal untuk mendukung APBD Sumsel dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah," katanya.

Dukungan tersebut dilakukan melalui realisasi penyaluran TKD dalam bentuk penyaluran DBH yang mencapai Rp 11,20 triliun. Penyaluran DAU yang mencapai Rp 13,35 triliun, penyaluran DAK Fisik yang mencapai 1,4 triliun, penyaluran DAK Non Fisik yang mencapai Rp 4,18 triliun, penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp 2,59 triliun, penyaluran Insentif Fiskal yang mencapai Rp 239,91 Miliar, serta penyaluran Hibah yang mencapai Rp 120,16 miliar.

Sementara itu Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tarmizi menambahkan, pendapatan negara tumbuh 16,23 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp 23,90 triliun atau 106,47 persen dari target yang ditetapkan.

"Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 19,82 triliun atau terealisasi sebesar 100,39 persen, tumbuh 7,21 persen," katanya

Didorong oleh peningkatan setoran masa atas aktivitas sektor perkebunan kelapa sawit dan karet serta peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah dan BUMN atas kegiatan bidang konstruksi dan PSN di Provinsi Sumsel. 

Selain itu faktor pendorong lainnya adalah penerimaan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 7,6 persen dan PPN dan PPnBM tumbuh sebesar 6,7 persen yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Sumsel.