Jeratan Tengkulak Masih Hantui Petani Sumsel, Persoalan Klasik yang Belum Terpecahkan

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Persoalan klasik yang terus menghantui petani di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah jeratan tengkulak.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Ir. Muhamad F. Ridho, ST, MT, mengungkapkan bahwa masalah ini sudah mengakar kuat dan belum menemukan solusi yang efektif.

"Darimana mulai memperbaikinya? Saya melihatnya juga bingung, karena sudah dari beberapa tahun lalu kebijakan pemerintah sektor perbankan untuk permodalan sudah ada, yang namanya KUR (Kredit Usaha Rakyat)," kata Ridho, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut Ridho, KUR belum efektif karena petani umumnya memiliki lahan terbatas sehingga sulit memenuhi persyaratan dan mendapatkan pinjaman.

Proses administrasi dan pengecekan lapangan yang rumit juga membuat petani lebih memilih jalur cepat dan mudah dengan tengkulak melalui sistem "YARNEN" (Bayar Panen).

Sistem Yarnen, meskipun memberikan kemudahan dan kecepatan, justru menjerat petani dalam lingkaran ketergantungan.

Mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga yang ditentukan tengkulak, seringkali di bawah harga pasar.

Ridho menambahkan, meskipun sebagian petani masih bisa bertahan hidup berkat kesuburan lahan, kesejahteraan yang diharapkan masih jauh dari kenyataan.

"Semoga ada kebijakan yang jitu, yang benar-benar merubah perilaku pola tanam petani tanpa Yarnen," harap Ridho.

Ia menekankan perlunya campur tangan konkret dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, mulai dari proses awal tanam hingga panen.

 Fasilitasi kebutuhan petani seperti bibit, pupuk bersubsidi maupun non-subsidi dengan harga yang terjangkau dan standar HET (Harga Eceran Tertinggi) juga sangat penting.

Ridho juga menyoroti keluhan utama petani terkait pupuk subsidi. Meskipun pabrik pupuk sudah lama berdiri, harga pupuk masih menjadi masalah, yang menurutnya bukan sekadar naik, tetapi "berubah harga".

 Ia mendesak perbankan untuk lebih proaktif dengan proses yang tidak memberatkan petani.

"Apalagi KUR konsepnya tanpa agunan untuk petani, saya rasa masyarakat akan merasa hadirnya pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ridho mengusulkan reformasi peran tengkulak. Ia berpendapat bahwa tengkulak seharusnya tidak lagi berurusan langsung dengan petani, tetapi berperan setara dengan Bulog, yaitu membeli hasil panen setelah masa panen.