Profil Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK Kasus Harun Masiku, 10 Tahun Jabat Sekjen PDIP

Setelah menamatkan Pendidikan Strata-2 nya tahun 2000 di Prasetya Mulya, Hasto memutuskan total masuk ke Partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan.

Pada tahun 2004, Hasto Kristiyanto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur.

Di dalam DPR RI, ia masuk di komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU dan BKPM). Di Alat Kelengkapan DPR RI Hasto masuk ke dalam Badan Anggaran.

Ia juga pengusul Hak Angket Tolak Impor Beras di tahun 2006. Di tahun 2007 Hasto juga menjadi salah satu pengusul Hak Angket Kenaikan harga BBM. Ia juga menjadi anggota Pansus RUU Penanaman Modal (UU.No 25 Tahun 2007). Dan bersama dengan Fraksi PDI Perjuangan menolak pengesahan Perpu Free Trade Zone (Perpu No.1 Tahun 2007).

Di tahun 2008 Hasto Kristiyanto masuk ke dalam Pansus RUU ITE (UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik). Selain itu di tahun 2008 Hasto berada dalam Panitia Anggaran (Panggar) RUU APBN No.16 tahun 2008 Perubahan Uu 45-2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 

Di tahun 2008 pula Hasto menjadi Anggota Pansus RUU UMKM (UU No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara (UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba). Lalu ia juga masuk ke dalam anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus (UU No.39 tahun 2009) dan Pansus RUU tentang resi gudang ( UU No.2 tahun 2009). 

Di tahun 2009 ini pula Hasto menjadi salah satu pengusul hak angket DPT Pemilu 2009.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. 

Pertama kali ia menjadi “tukang ketik” pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior Partai. Kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDIP.

Lalu atas amanah kongres 2010 ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan.

Di tahun 2014 saat Sekjen PDI Perjuangan saat itu Tjahjo Kumolo diangkat jadi Menteri Dalam Negeri, Hasto Kristiyanto-pun menggantikannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan.

Pada Kongres IV PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristiyanto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015-2020.

Selama menjabat Sekjen pada periode 2015-2020 atas amanah kongres IV PDIP 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen Partai.

Sistem Manajemen Partai dibuat dengan sendi dasar manajemen modern namun tetap mendasarkan semangat solidaritas dan semangat kerakyatan yang mendasari organ Partai dari Pusat sampai cabang-cabang Partai.