Pilgub Sumsel 2024
Matahati Belum Kibarkan Bendera Putih, Bakal Lapor Bawaslu Soal Dugaan Politik Uang di Pilgub Sumsel
Permana mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu laporan C1 dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel dengan jaringan yang ada secara internal.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Odi Aria
SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Pasangan Mawadi-Anita (Matahati) belum kibarkan bendera putih alias menyerah meski hasil quick count atau hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menangkan pasangan nomor urut 1, Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) unggul di Pilkada Sumsel 2024 dengan meraih 73,55 persen suara.
Kemudian pasangan nomor urut 2 Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia mendapatkan 14,26 persen suara.
Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan R.A. Anita Noeringhati (Matahati) mendapatkan 12,19 persen suara.
Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Matahati, Permana mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu laporan C1 dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel dengan jaringan yang ada secara internal.
"Kita masih menunggu real count hitungan internal yang ada dan datanya baru masuk 82 persen. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum masuk datanya seperti Lahat," kata Permana saat diwawancarai di Kediaman Mawardi Yahya, Kamis (28/11/2024).
Menurutnya, untuk data yang masuk 82 persen, peroleh suara untuk Paslon nomor urut 3 sebesar 27 persen dan untuk nomor urut 2 sebesar 22 persen, sisanya Paslon nomor urut 1. Hitungan internal yang dilakukan berdasarkan saksi-saksi yang ada dan 11 partai pengusung juga ada saksi-saksi nya.
"Namun kita sadar bahwa hasil quick count yang ada memang seperti itulah
Jadi dikembalikan lagi ke masyarakat menilainya. Untuk itu kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPU," kata Permana.
Menurutnya, Calon Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Calon Wakil Gubernur Sumsel RA Anita Noeringhati sudah menyampaikan visi dan misi secara cukup gamblang, yang dituangkan dalam visi dan misi.
"Rasa - rasanya sudah bisa menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat.
Namun tetap dikembalikan lagi kepada masyarakatnya. Kenyataannya seperti itu, terlebih kita juga tidak melakukan hal-hal lain yang beredar seperti siraman (money politics)," katanya.
Menurutnya, pihaknya menerima banyak dugaan laporan terkait money politics. Mayoritas laporan pelanggaran yang disampaikan tim di lapangan diduga dari Paslon 01 dan 02 ada money politics.
"Mayoritas dugaan pelanggaran hasil tim di lapangan dari Paslon 01. Laporan banyak soal money politics, siraman itu cukup membuat dahaga, bagi masyarakat ditengah kondisi seperti ini," katanya.
Untuk itu tim Matahati saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk pelaporan yang akan disampaikan ke Bawaslu. Pelaporan yang disampaikan, sesuai dengan ketentuan di saat Pilkada.
"Laporan terkait dugaa pelanggaran money politics, penyelenggara yang melakukam TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dan dugaan lainnya," katanya.
E-RA Tunggu Hasil KPU
Jelang Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel, HDCU Tunggu Undangan dari Istana |
![]() |
---|
DPRD Sumsel Sahkan HDCU Sebagai Cagub dan Wagub Terpilih Periode 2025-2030 |
![]() |
---|
Usai Ditetapkan Gubernur Sumsel Terpilih, HDCU Bentuk Tim Transisi Sinkronkan Program Pemprov Sumsel |
![]() |
---|
KPU Serahkan Hasil Pilgub Sumsel ke DPRD, Pelantikan HDCU Tunggu Pusat |
![]() |
---|
Ditetapkan Jadi Gubernur dan Wagub Sumsel Terpilih, HD : Kemenangan Masyarakat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.