Anggota DPRD Ramai-ramai Gadai SK Pasca Dilantik, Pengamat: Langkah Cepat Balik Modal

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU- Fenomena anggota DPRD yang baru dilantik ramai-ramai menggadaikan SK-nya ke Bank Daerah dianggap pengamat sosial sebagai langkah cepat nyari modal untuk memenuhi gaya hidup.

Pengamat Sosial Dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Ridho Taqwa mengungkapkan secara normal fenomena gadai SK anggota dewan pasca pelantikan ini memang agak aneh di masyarakat.

"Kalau dari masyarakat aneh, tapi kalau segi politisi biasa, bisa jadi berkaitan dengan modal kampanye selama mereka nyalon legislatif," ujarnya pada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya rata-rata anggota dewan yang menggadaikan SK ini disebabkan beberapa hal, salah satunya saat pencalonan kemarin terkendala finansial yang terbatas.

"Saat pencalonan kemarin mungkin modal terbatas, jadi untuk memenuhi kebutuhannya selama jadi dewan ini melakukan pinjaman," bebernya.

Sebab pada masa awal ini apabila ingin menggadaikan aset sangat banyak pertimbangannya, tentu butuh pengganti yang cepat yakni menutupi kebutuhannya.

"Apabila masa diawal gajinya belum full, sementara kebutuhan dia hutang piutang dan pinjaman akan jatuh tempo," ujarnya.

Sementara dari sisi perbankan memang tugas bank mencari nasabah siapa pun yang ingin meminjam uang pasti akan diberi apalagi anggota dewan.

"Kalau ada seperti itu, kalau memang perbankan memberi ruang ya mau tidak mau punya pilihan utamanya menggadaikan SK-nya. Karena lebih cepat juga," ungkapnya.

Lalu, politisi ini apabila telah terpilih secara otomatis biaya sosial seorang politisi akan tinggi atau cendrung meningkat.

"Tentu prestisenya naik, apabila anggota dewan bikin acara tentu lebih besar, kemudian apabila selama ini sarapan pagi di emperan sekarang memilih restoran berkelas," ujarnya.

"Sehingga biaya sosial dari satus yang dimiliki ini jauh lebih, jadi status baru berbanding lurus dengan biaya sosial ekonomi yang baru pula," ungkapnya.

Aji Mumpung

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian mengatakan, maraknya anggota DPR atau DPRD yang menggadaikan SK (Surat Keputusan) sebagai anggota legislatif ke pihak bank atau finance, adalah hal lumrah terjadi. 

Sebab para wakil rakyat itu tidak semua yang memiliki uang, tapi ada juga yang mencari kedudukan, uang atau pekerjaan. 

"Ini ibarat kesempatan dalam kesempitan atau aji mumpung, dimanfaatkan pihak perbankan, finance atau pengusaha, dengan pinjaman melalui potongan yang jelas setiap bulan, " kata Febrian, Kamis (17/10/2024).

Menurut Febrian, para anggota legislatif itu pastinya membutuhkan modal, setelah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk jadi anggota dewan selama ini. 

"Karena anggota dewan perlu sarana transportasi baru yang tidak murah, nah itulah salah satu caranya dengan potongan yang dilakukan setiap bulan dari gajinya, dengan mekanisme yang clear dan jelas, " ucapnya. 

Dengan begitu SK seorang anggota dewan itu, dianggapnya punya nilai, dan ini bukan hanya terjadi di wilayah Provinsi Sumsel saja, namun bisa dikatakan se Indonesia. 

"Jadi SK dewan itu punya nilai ekonomis di legislatif, dan jadi anggota dewan itu belum tentu semua punya duit. Nah, bagaimana cari duit? Pintar- pintarlah mereka cari duit, " paparnya. 

Meski hal ini dianggap aji mumpung bagi mereka yang punya kesempatan, namun ia menyayangkan para anggota legislatif itu melakukannya, karena prinsipnya sebagai wakil rakyat itu kesederhanaan 

"Jadi anggota dewan prinsipnya kesederhanaan rakyat, tapi tidak kalau kita lihat sekarang, mereka punya kendaraan sendiri dan untuk biaya operasional lainnya," tandasnya.

Disisi lain, bisa saja para anggota dewan yang menggadaikan SK itu dikarenakan untuk 'jaga-jaga' sebagai modal pengeluaran mereka nanti.

Mengingat tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka di tengah jalan diberhentikan sebagai wakil rakyat karena berbegai hal, dan pinjaman itu bisa mendapat asuransi.