Menakar Arah Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -Perubahan kabinet dalam pemerintahan sering kali membawa harapan baru, termasuk dalam sektor pendidikan. Penunjukan Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru menggantikan Nadiem Makarim, membuka peluang untuk menakar arah kebijakan baru terkait pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks Kurikulum Merdeka. 

Menurut Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Jalaluddin, MPSA, evaluasi Kurikulum Merdeka sebuah keharusan.

Kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir ini mendapatkan berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif.

"Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan kemandirian dalam proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka secara lebih mendalam," kata Jalaluddin, Senin (21/10/2024).

Namun, dengan pergantian menteri, ada pertanyaan besar terkait kemungkinan perubahan kebijakan, evaluasi ulang, atau bahkan pengembangan lebih lanjut dari kurikulum tersebut. 

Di samping itu, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mencapai visi besar “Indonesia Emas 2045”, di mana kualitas pendidikan akan menjadi penentu utama keberhasilan tersebut. 

"Memang sejak diimplementasikan, Kurikulum Merdeka telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, fleksibilitas yang ditawarkan kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan proses belajar sesuai kebutuhan individu," katanya.

Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur dan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum ini secara optimal di seluruh pelosok Indonesia.

"Seorang pengamat pendidikan dari Center for Education Policy Research Ahmad Rizali, menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka memang inovatif, namun penerapannya masih menghadapi banyak tantangan," ungkapnya.

Tantangannya seperti, kesenjangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi hambatan terbesar dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara merata.

"Dalam konteks pergantian menteri, Abdul Mukti kemungkinan besar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum Merdeka. Sebagai tokoh pendidikan dengan latar belakang Muhammadiyah, Mukti dikenal sebagai pendukung pendidikan yang berfokus pada karakter dan inklusivitas," katanya 

Oleh karena itu, ada peluang besar bahwa ia akan mempertahankan semangat fleksibilitas yang ada dalam Kurikulum Merdeka. Namun dengan penekanan lebih kuat pada penguatan pendidikan karakter dan penyeimbangan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

"Kalau menurut Dr. Nurhadi, seorang ahli pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, "Evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka bukan berarti mengganti kurikulum tersebut secara total, namun justru memperbaiki implementasinya dengan fokus pada kualitas pelatihan guru, penyediaan infrastruktur digital, dan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil," katanya.

Meskipun Abdul Mukti belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait Kurikulum Merdeka menurutnya, ada beberapa kemungkinan arah kebijakan yang bisa diprediksi berdasarkan latar belakang dan visi pendidikannya.

Seperti penguatan pendidikan karakter.
Abdul Mukti, yang lama berkecimpung di Muhammadiyah, sebuah organisasi yang menekankan pendidikan berbasis moral dan agama, kemungkinan besar akan mendorong penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah.