Opini: Menggugat Keadilan Iklim

Menggugat Keadilan Iklim
Oleh: Mahendra Kusuma, SH, MH
(Dosen PNSD Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)

SRIPOKU.COM -- Bicara memanasnya bumi, dengan suhu permukaan terus meningkat, sudah jadi hal yang rutin. Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan situasi dunia kini sedang dalam bahaya.

Negara-negara kepulauan di Pasifik dan Karibia, termasuk Indonesia semakin terancam keberadaannya ketika pemanasan global terus berlangsung yang berdampak pada kenaikan permukaan air laut dan berujung kemungkinan lenyapnya kawasan tempat timggal mereka dari permukaan bumi.

Selain itu, mereka juga berhadapan dengan fenomena alam lain, seperti badai tropis yang semakin ganas mengancam beragam infrastruktur seperti perumahan dan pelabuhan.

Akan tetapi, negara-negara kepulauan tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan anggaran negara.

Ekonom memperkirakan biaya kerusakan akibat bencana terkait perubahan iklim mencapai 400 miliar dollar AS per tahun pada 2030.

Studi oleh badan pembangunan Christian Aid memperkirakan,  kerusakan iklim merugikan negara-negara rentan hingga seperlima dari total produk domestik bruto masing-masing pada 2050.

Kondisi  itu membuat mereka kini berjuang untuk mendapatkan sokongan dana, baik dalam bentuk bantuan maupun investasi, perlindungan iklim.

Studi itu menyebutkan, jika suhu global naik hingga 2,9 derajat celcius, pendapatan negara-negara miskin dan negara kepulauan bisa mengalami penurunan hingga 20 persen pada tahun 2050 dan 64 persen pada 2100.

Sementara dengan berbagai tindakan pencegahan kenaikan suhu bumi, negara-negara tersebut akan “sedikit” mengalami penurunan pendapatan, sekitar 13 persen pada 2050 dan 33 persen pada 2100.

Mengutip studi McKinsey tahun 2020, Ashok Lavansa, Wakil Presiden untuk Operasi Sektor Swasta dan Kemitraan ADB, menyebutkan bahwa pada 2050, jika tidak ada perubahan dalam kebijakan penanganan lingkungan hidup di negara-negara Asia Pasifik, kawasan ini akan kehilangan 1,2 triliun dollar AS per tahun hanya karena banjir.

Kawasan ini juga akan mengalami defisit produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,8 triliun-4,7 triliun dollar AS per tahun jika suhu di kawasan itu terus naik (Kompas, 21/9/2022).

Yannick Glemarec, Direktur Eksekutif Dana Iklim Hijau (GCF), mengatakan negara-negara kepulauan kecil, seperti Republik Dominika di Kepulauan Karibia, terjebak dalam siklus utang yang pada suatu masa akan meledak lagi setelah sumber-sumber keuangan mereka tersapu badai.

Mereka membutuhkan banyak investasi dan pinjaman untuk memperbaiki semua kerusakan infrastruktur yang menghasilkan pemasukan negara. Tanpa dana kompensasi, perekonomian negara-negara miskin yang sudah rapuh bisa bangkrut.

Kemampuan mereka berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim terhambat.