Anindya Bakrie Jabat Ketum Kadin, Kadin Sumsel: Putra Terbaik dan Bisa Bermitra dengan Pemerintah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sumsel Affandi Udji menilai, jajaran Kadin Sumsel mendukung penuh ketua umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anandya Bakrie. 

Namun penetapan Ketua Umum itu dinilai oleh Kadin kubu Arsjad Rasjid Ilegal. Musababnya, musyawarah itu tidak memenuhi syarat penempatan ketua umum dan tidak mencapai kuorum yang sah.

Menurut Affandi, hasil Munaslub Kadin yang dilaksanakan, Sabtu (14/9/2024) sudah sesuai dan tidak melanggar aturan organisasi Kadin. Apalagi dirinya saat ini ikut memimpin sidang pemilihan Ketum. 

"Jadi, Alhamdulillah Munaslub sudah berjalan dan terpilih secara aklamasi Anindya Bakrie. Jadi biasa dalam organisasi (pro dan kontra) dinamika organisasi, Kadin Sumsel tentunya mengambil langkah strategis untuk menentukan sikap kedepan (dukung Anindya) karena ini untuk keberlanjutan organisasi berkesinambungan, dan sinergi dengan pemerintah sekarang dan yang akan datang, " kata Affandi Udji saat dihubungi Sripoku.com, Minggu (15/9/2024).

Dijelaskan Affandi, sudah jelas Kadin mendukung Ketum baru (Anindya), hal ini terlihat, sudah ada sarasehan yang dihadiri Menkumham dan ketua MPR RI dengan pengurus Kadin yang baru. 

"Jadi secara legalitas itu kuorum, karena dihadiri 28 perwakilan provinsi se Indonesia dan 25 anggota luar biasa. Sehingga secara organisasi itu kuorum dan Kadin Sumsel, mendukung kepemimpinan yang baru karena ini permintaan kadin provinsi yang ada, " tuturnya.

Baca juga: Profil Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin, Gantikan Arsjad Rasjid Lewat Munaslub

Diterangkan Affandi, alasan dukung Kadin Sumsel ke Anindya Bakrie sendiri, karena sosok Anindya lebih independen mengingat Kadin adalah organisasi independen yang menaungi dunia usaha ataupun asosiasi termasuk koperasi dan BUMN, yang dinaungi dalam undang- undang no 1 tahun 1987 dan Kepres.

"Jadi sejatinya harus independen (ketum) tidak berpihak ke pemerintah dalam urusan kepentingan politik, tetapi setelah terpilih Kadin harus bersinergi dengan pemerintah, karena pemerintah sekarang lagi masa transisi, dimana perlu diback up untuk rancangan APBN kedepan yang akan diketok palu pada 19 September, dan masukan Kadin selaku pelaku riel ekonomi sangat dinantikan, jadi kalau hari ini belum bisa bersinergi maka repot," ucapnya. 

Disisi lain organisasi Kadin baik di pusat dan daerah harus bermitra sejajar dengan pemerintah di bidang ekonomi, sehingga kedepan harus dipimpin orang yang independen. 

Meski begitu ia menilai, kepemimpinan Arsjad Rasjid juga baik selama ini  meninggalkan legacy yang baik, namun haru ini yang lebih bermitra dengan pemerintah adalah Anindya Bakrie, sehingga adanya penolakan hasil Munaslub itu biasa dinamika organisasi seperti ini, dan kepentingan negara harus didahulukan terkhusus pada bidang ekonomi. 

Dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran ekonomi 8 persen naik, termasuk harus menunjang program perbaikannya gizi, pembangunan 3 juta rumah. Maka hal ini harus didukung pelaku usaha yang diwakili Kadin. 

"Harapan kita kedepan Arsjad bersatu dengan Anindya sehingga kekuatan aset negara orang pintar seperti mereka bisa bersatu, bisa membangkitkan UMKM Indonesia kedepan, dan program Prabowo-Gibran bisa didukung dan capaian bisa bertahap dicapai. Kita berharap karena putra terbaik dan pengusaha dunia bisa rekonsiliasi dan pemerintah bisa kuat di bidang ekonomi, " tandanya. 

Affandi pun mengingatkan, ketua Kadin tidak boleh berpolitik apalagi menjadi tim pemenangan termasuk di Pilkada 2024, sebab hal itu jelas melanggar aturan

"Kalau ada pengurus kadin ada ketua jadi tim sukses tidak boleh AD ART, karena jabatan ketua Kadin melekat. Tapi kalau personal tidak masalah, " pungkasnya.