Ramlan Ketua PKB Sumsel Masih Beri Angin Segar Cawako Palembang Rivalnya Nandriani Octarina

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumsel Drs Ramlan Holdan menyatakan lima bakal calon kepala daerah Palembang yang mengikuti UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) di DPP PKB masih berpeluang mendapatkan rekomendasi surat tugas seperti yang diterima Nandriani Octarina S.Psi, CHA.

Pernyataan Ramlan Holdan yang seolah memberikan angin segar ini menjawab pertanyaan kenapa DPP PKB hanya memberikan kepada pengusaha muda yang memiliki tagline IBU KITA MENATA IBU KOTA.

"Mungkin dia (Nandriani) minta rekomendasi, tidak apa-apa itu," ungkap Ramlan Holdan, Kamis (30/5/2024).

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini menjelaskan rekomendasi Surat Tugas itu untuk menjadi komunikasi dengan partai lain, partai pengusung, untuk calon tersebut menyiapkan surveinya. Dan itu tugas-tugasnya normatif sama.

Lantas kenapa lima peserta UKK dari Palembang yang lainnya kenapa tidak diberikan Surat Tugas, melainkan hanya surat keterangan telah mengikuti UKK saja?

"Oh mungkin belum minta. Kalau dia minta pasti dikasih rekom. Itu kan rekom untuk tahap awal ini kan untuk berkomunikasi dengan parpol," jelas Ramlan.

Dengan demikian, artinya 5 calon dari Palembang lainnya akan dikasih Surat Tugas semua?

"Bisa kalau dia minta. Surat Tugas dari Tim Desk Pilkada, nanti kalau keputusan (dukungan B1 KWK) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," terang Ramlan.

Apakah dengan adanya calon kepala daerah yang mengantongi Surat Tugas bisa mutlak telah menerima dukungan PKB seperti B1 KWK?

"Belum, itu penugasan saja. Penugasan itu kan dikasih waktunya ada sebulan. Nanti kalau seandainya dia serius, kita dalami. Didalami sejauh mana tugas yang ditugasi. Kalau partai pengusung, partai mana saja," papar Ramlan.

Ramlan juga mengatakan bisa saja satu daerah itu yang dapat Surat Tugas lebih dari satu cakada.

"Kemungkinan ada itu dikasih, diminta bisa dikasih. Tinggal nanti akan dilihat hasil kajian surveinya bagaimana, DPP PKB akan memutuskan akan mendukung atau mengusung siapa," katanya.

Menurut Ramlan untuk di Sumatera Selatan tinggal ada beberapa daerah lagi yang belum mengikuti UKK di DPP PKB. Ia menyebut seperti Muratara, OKU, PALI yang belum.

"Kayaknya daerah itu yang belum. Prosesnya yang daftar ke DPC direkom untuk di UKK melalui rekomendasi DPW ke DPP PKB. Itu calon yang mengembalikan formulir," pungkasnya.

Tercata enam nama bakal calon walikota dan bupati yang diusung PKB pada Pilkada yang digelar di Sumatera Selatan (Sumsel). 

Total PKB mengeluarkan 65 rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota se-Indonesia, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak November 2024.

Dari 65 rekomendasi itu terdapat enam  daerah (kota dan Kabupaten) di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang diumumkan telah resmi calon yang diusung dan tinggal menunggu SK resmi DPP PKB yang akan ditandatangani Ketua Umum (Ketum) PKB dan Sekjen nantinya untuk daftar ke KPU. 

Ke enam daerah itu kota Palembang atas nama Nandriani Octarina, Banyuasin Askolani, Musi Banyuasin (Muba) Lucianty, Musi Rawas (Mura) Ratna Machmud, Lubuklinggau Rodi Wijaya dan Pagar Alam Lodi Oliansyah. 

"Kami sudah mengeluarkan 65 rekomendasi, untuk bupati/wali kota," kata Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/5/2024). 

Dia menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan setelah para bakal calon mengikuti uji kompetensi dan kepatutan (UKK), yang dilaksanakan Desk Pilkada PKB.

Lanjutnya, sampai Selasa (28/5/2024), sebanyak 2.978 bakal calon kepala daerah se-Indonesia yang mendaftar melalui PKB. Sementara 288 calon kepala daerah sudah melalui tahapan UKK.

"Mereka sudah kami dalami visi-misinya dan apa yang menjadi problematika daerahnya," ungkap Halim.

Baca juga: Ramlan Holdan Nyalon Bupati Muaraenim Disodori 4 Nama Cawabup, Usulan Parpol Koalisi

Adapun 65 daerah yang telah dikeluarkan rekomendasi yakni Kepulauan aru, Buru, Purwakarta, Pangandaran, Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Banyuwangi, Pasuruan, Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Surabaya, Sumbawa Barat, Kotamobagu, Magetan, Bojonegoro.

Kemudian, Jeneponto, Gowa, Blitar, Pamekasan, Jombang, Mojokerto, Maros, Takalar, Lumajang, Mappi, Berau, Kutai Barat, Kota Parepare, Kapulauan Selayar, Malaka, Kota Singkawang, Yalimo, Waropen, Tanggamus, Barito Kuala, Kota Palembang, Humbang Hasundutan, Kuningan, Tabalong.

Selanjutnya, Tabalong, Kota Palu, Kota Banjarbaru, Muna Barat, Kayong Utara, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ngawi, Kuantan Singingi, Kota Surabaya, Kota Lubuklinggau, Kota Palopo, Kota Pagar Alam, Deiyai, Jepara, Fak-Fak, Kutai Kartanegara, Sukabumi, Bandung, Kota Bandung, Buol, Buton dan Sumba Timur.

Apakah ini sudah rekomendasi resmi sudah keluar dari PKB yang diusung PKB di Pilkada nanti, Abdul Halim Iskandar menegaskan jika satu daerah itu hanya 1 nama yang disampaikan rekomendasi pastinya sudah dipastikan tidak berubah di kemudian hari, berbeda jika satu daerah rekomendasi diberikan lebih dari satu nama. 

"Kalau resminya belum, nanti setelah ini ada form yang dikekuarkan KPU sehingga nanti menjelang pendaftaran rekomendasi SK ditandatangani ketum dan Sekjen. Pastinya, nama- nama tadi yang kita usung, kecuali yang masih ada kompetisi diinternal, karena untuk memenuhi kebutuhan kursi dan elektabilitas. Nah, itu kalau satu nama sudah ada nama wakilnya tinggal berlayar, kalau lebih dari satu nama masih cari kaolisi. Jadi kalau hanya satu nama komunikasi sudah pasti dan selesai, " tandasnya. 

Dilanjutkan untuk SK keluar kemungkinan pada bulan Juli mendatang, termasuk untuk Bakal calon Gubernur yang akan diusung mendatang. 

Sebelumnya Tim Nandriani Octarina S.Psi, CHA menegaskan dirinya adalah penerima tunggal surat tugas dari DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk maju sebagai Calon Walikota Palembang 2024.

Juru Bicara Nandria, Kemas Khoirul Mukhlis yang penasaran dengan pemberitaan berjudul 'Fitrianti Agustinda Terima Surat Tugas Cawako PKB, Kagek Heboh Pulo' mengaku telah melakukan penelusuran ke DPP PKB.

"Ternyata Ibu Fitri tidak mengantongi Surat Tugas seperti yang diberitakan itu. Sawal kami menyangsikan Ibu Fitri dapat surat tugas itu. Karena konfirmasi kami hingga saat ini baru satu yang ditugaskan oleh PKB untuk Palembang yakni Ibu Nandriani," ungkap Kemas Khoirul Mukhlis, Sabtu (25/5/2024).

Maka itu kata Mukhlis, pihak Nandriani berani transparan kepada awak media membuka nomor surat dan isi surat yang bisa dipertanggungjawabkan di publik.

"Kira-kira Ibu Fitri ini berani dak? Jadi jangan melakukan penyesatan informasi. Kalau memang benar ada, silahkan buka isi surat itu. Tapi sementara ini belum ada yang dapat dari PKB kecuali Ibu Nandriani. Kita bukan sombong itulah faktanya," terang Mukhlis.

Mantan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang ini juga menjelaskan salah satu indikator yang terlihat secara kasat mata pun pada jenis map yang diterima calon kepala daerah peserta UKK di DPP PKB.

"Kira-kira itu salah satu indikatornya map yang diterima antara Calon Kepala Daerah penerima surat tugas dengan penerima hanya surat tanda telah mengikuti UKK. Bisa ditunjukkan surat tugas itu yang menandatanganinya siapa," jelasnya.

Untuk itu ia berharap agar semua pihak memberikan masyarakat informasi yang seutuhnya. Memberikan edukasi politik yang benar di tengah masyarakat.  Jangan melempar hal yang tidak pada tempatnya.

"Kalau memang benar dia punya surat tugas, silahkan buka. Tapi sepengetahuan kami itu bukan surat tugas. 

Kami dari Tim Nandriani cuma memberikan fakta bahwa memang sampai dengan sekarang cuma Nandriani yang memperoleh surat penugasan tersebut," beber Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia.

Lantaran rasa penasaran itulah membuat Tim Nandriani Octarina melakukan konfirmasi ke DPP PKB terkait kebenaran surat tugas tersebut.

"Kami juga mengkofirmasi ke pihak DPP PKB bahwa sampai saat ini untuk Palembang hanya Ibu Nandriani. Sepengetahuan kami (Cawako Palembang) lainnya hanya memperoleh tanda sudah mengikuti UKK," ujar Mukhlis.

Sedangkan untuk daerah lain dipastikan Mukhlis memang sudah ada Surat Tugas diberikan DPP PKB juga misalnya untuk Calon Bupati Banyuasin Askolani Jasi, Calon Bupati Musi Banyuasin Lucianty, Calon Bupati Musi Rawas Ratna Mahmud. 

Hj Fitrianti Agustinda SH MH sempat dikabarkan juga telah menerima surat tugas sebagai Calon Walikota Palembang usai mengikuti UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) fit and propert test di Kantor DPP PKB Jl Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2024).

Kabar tersebut tidak dibantah oleh Kader Nasdem Palembang Dedi Sipriyanto SKom MM.

Dedi yang juga suami mantan Wawako Palembang ini membenarkan telah menjalani fit and profer test di DPP PKB.

"Ya Ibu Fitri tidak ikut pada Rabu. Ibu Ikut kemarin Kamis. Ibu sudah ngasih pemberitahuan sehingga dijadwal baru kemarin Kamis," kata Dedi. 

"Kagek heboh pulo kalu diomongke," kata Dedi ketika ditanya apakah isi surat dari DPP PKB yang diberikan kepada Fitrianti Agustinda ini berisikan surat tugas sebagai Calon Walikota Palembang seperti yang diterima Nandriani Octarina apakah sudah merupakan surat dukungan B1KWK atau hanya surat bukti ditandatanginya kedua belah pihak telah mengikuti UKK, fit and proper test.

Yang pasti kata Dedi, Fitrianti Agustinda hingga kini menjalani mekanisme pencalonan maju Pilkada Palembang 2024.

"Mekanisme kita ikuti, komunikasi terus dijalin," ujarnya.

Lantas bagaimana pendamping Fitrianti untuk dipasangkan sebagai Balon Wakil Walikota Palembang?

"Sabar, yang laen makmano? Masih menjalin komunikasi. Intinya sabar bae. Sampai menjelang pendaftaran. Mohon doanya," pungkasnya.