Parpol Tunggu Hasil Survei Mengusung Calon, Pengamat Sebut Bukan Itu Saja, Tapi Juga Modal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sejumlah partai politik saat ini melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah tahun 2024, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. 

Meskipun setiap parpol biasanya sudah memiliki 'jagoannya' sendiri, namun nyatanya untuk menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, menerapkan aturan ketat bagi para kandidat yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. 

Partai- partai telah menggandeng setidaknya beberapa lembaga survei yang dinilai profesional dan dapat dipercaya melakukan survei elektabilitas. 

Dimana dalam survei ini diterapkan karena berdalih ingin mendapatkan calon kepala daerah yang dinilai benar benar bisa mengemban amanah dan berbuat sesuatu untuk rakyat. 

Selain itu, dilibatkannya lembaga survei untuk mendapatkan peta atau basis data tentang modal elektoral yang dimiliki oleh para bakal calon kepala daerah yang maju lewat Partai. 

Dimana hasil survei akan menjadi salah satu variabel pertimbangan yang dipakai oleh Partai, dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung nanti, betul-betul berkualitas dari sisi popularitas, elektabilitas juga logistik dan itu didasarkan pada data. 

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian menilai survei memang bisa jadi tolak ukur partai atau orang, kemudian untuk maju dalam Pilkada. 

Dimana tentunya berkaitan popularitas dan elektabilitas calon jadi pegangan umum dan itu konsep keilmuan digunakan, dengan artian diprediksi keilmuan elektabilitas seseorang. 

"Yang jadi persoalannya, itu bisa dipercaya tidak lembaga survei itu, kalau bisa dipercaya punya kredibilitas tinggi, dan KPU pasti merilis lembaga survei ada dak yang di blacklist, " kata Febrian, Jumat (10/5/2024). 

Dijelaskan Febrian selain dilakukan  partai, terkadang juga kandidat secara pribadi melakukan survei sendiri sebagai pembanding, untuk diketahui umum sehingga berdampak pada parpol, masyarakat dan elektabilitas kandidat. 

"Namun, dalam kontek itu sebenarnya bukan masalah survei kandidat untuk maju, tapi juga modal dan dukungan parpol. Sebab, kalau ngomong survei hanya dua macam saja popularitas dan elektabilitas, sehingga kemungkinan bisa lebih maju, " ungkapnya. 

Di tingkat kota Palembang sendiri, dari beberapa partai yang melakukan penjaringan sebagian sudah selesai melakukan pendaftaran, mulai dari partai Golkar, PAN dan NasDem. Sedangkan partai lainnya masih berproses. 

Ketua tim penjaringan balon walikota dan Wawako partai Golkar Palembang Rubi IndiartaI, dari hasil tim verifikasi dari tim 9 yang dibentuk, diputuskan nama- nama yang akan direkomendasikan ke pusat, setelah dianggap serius selama ini. 

"Proses penjaringan tahap awal tuntas, ada empat nama yang kami anggap serius, dan akan kami kirim ke DPD Provinsi dan DPP Golkar, ' kata Rubby, beberapa waktu lalu. 

Menurut Rubi, tim verifikasi penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota partai Golkar kota Palembang baru saja merampung kan tahapan pendahuluan tentang penerimaan bakal calon walikota dan wakil walikota Palembang.