Daftar Keluarga Herman Deru Berpeluang Duduk di Legislatif, Mulai dari Anak, Menantu & Adik Kandung

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - Sejumlah keluarga atau kerabat mantan kepala daerah atau wakil kepala daerah di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), berlomba- lomba menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Salah satu trah yang paling banyak berpeluang duduk di legislatif adalah keluarga, Gubernur Sumsel Herman Deru.

Untuk ditingkat DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Sumsel sendiri, terdapat nama putri mantan Gubernur Sumsel Herman Deru yaitu Ratu Tenny Leriva yang saat ini unggul dalam perolehan suara sementara. 

Lalu ditingkat DPR RI dari Dapil Sumsel yang berpeluang terpilih, terdapat anak Herman Deru lainnya yakini Samantha Tivani (anak) dari Dapil Sumsel II partai NasDem, Bertus Melas (adik kandung Herman Deru) Dapil Sumsel II partai PKB dan M Yaser (menantu) Dapil Sumsel I dari NasDem.

Baca juga: Hasil Real Count Sementara DPRD OKU Timur, PKB Raih Suara Tertinggi Disusul NasDem dan Gerindra

Selain itu kerabat Herman Deru juga berpeluang terpilih di DPRD Sumsel, diantaranya Meillinda (adik) dari Dapil IV Partai Nasdem, Sri Sutandi (adik ipar) dari Dapil III partai NasDem. 

Sedangkan adik Deru yaitu Tennovita yang maju DPRD Sumsel Dapil IV dari PDIP serta ipar Deru yaitu Kol Inf (Purn) Ruslan yang merupakan suami Tennovita maju DPR RI Dapil II dari PDIP dari hasil quick count sementara KPU masih tertinggal dari Caleg lainnya. 

Selain keluarga Herman Deru masih banyak sejumlah keluarga pejabat lainnya yang berpeluang duduk di legislatif.

Baca juga: Hasil Hitung Sementara Caleg DPRD Palembang, Gerindra Diprediksi Raih Kursi Ketiga dari Dapil V

Seperti Jialyka Maharani yang merupakan anak eks Bupati Ogan Ilir (OI) Ilyas Panji Alam, Amalia yang merupakan anak dari mantan Sekda OI Sobli yang notabane merupakan besan dari eks Wagub Sumsel Mawardi Yahya. 

Kemudian ada nama Yetti Oktarina yang merupakan istri mantan Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe.

Belum lagi ada nama Eva Susanti yang merupakan menantu dari politisi senior partai Golkar Kahar Muzakir. 

Mereka-mereka ini sendiri termasuk nama lainnya berpeluang untuk duduk sebagai 'Senator' dari Sumsel untuk lima tahun kedepan. 

Baca juga: Gara-gara Beda Pilihan Presiden 2024, Suami Tega Tinju Istri Hingga Anak Diancam Dikeluarkan dari KK

Disisi kerabat eks Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, dalam Pileg 2024 ini terdapat anaknya AW Noviadi yang kemungkinan duduk di DPR RI Dapil Sumsel II dari partai Gerindra kemungkinan melenggang ke senayan.

Sedangkan anaknya yang lain Zaitun yang maju DPRD Sumsel Dapil Sumsel II masih berpotensi untuk merebut kursi.

Lalu menantu Mawardi sekaligus suami Zaitun yaitu Edwin Cahya Putra kemungkinan besar duduk di kursi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil II partai Gerindra. 

Baca juga: Hasil Hitung Sementara Caleg PALI Dapil 6 Sumsel, 2 Incumbent Berpeluang Kembali Jadi DPRD Sumsel

Belum lagi istri Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) Devi Suhartoni  yaitu Rita Suryani caleg DPRD Sumsel Dapil VIII dari PDIP, kemudian istri mantan Wabup Muba Beni Hernedi yaitu Susi Caleg DPRD Sumsel Dapil IX PDIP, dan belum lainnya. 

Putri Herman Deru Ungguli Petahana

Anak bungsu mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru yaitu Ratu Tenny Leriva unggul dalam perolehan suara sementara calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel. 

Leriva meraih suatu terbanyak dari 20 calon lainnya termasuk 4 petahana lainnya dengan meraih suara sementara 120.458 suara update 15 Februari 2024 pukul 20:01 Wib dengan progress 9.734 dari 25.985 TPS atau (37.46 persen) masuk aplikasi Sirekap. 

Lalu, disusul petahana Jialyka Maharani 76.062 suara, Amalia 71.436 suara, Eva Susanti 65.886, Yetti Oktarina (istri mantan Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe) 50.712 suara. 

Kemudian ada nama mantan anggota DPRD Sumsel Edward Jaya 46.284 suara, mantan anggota DPR RI Syofwatillah Mohzaib 39.753 suara, serta petahana Arniza Nilawati yang baru meraih 39.744 suara.

Dengan melihat perolehan suara sementara tersebut, petahana Arniza Nilawati yang harus siap-siap tersingkir dengan pendatang baru.

"Hasilnya masih kejar-kejaran, tadi masih 30 persenan, artinya masih banyak suara-suara yang belum termasuk di dalam Sirekap," kata Arniza Nilawati saat dikonfirmasi, Kamis (15/2/2024).

Ia pun berharap, syukur-syukur masih tetap bisa masuk.

Mudah-mudahan dengan hasil rekap yang masih banyak belum masuk, nantinya setelah masuk masih bisa masuk empat besar, karena perjuangannya sudah maksimal. 

Menurutnya, untuk Calon Legislatif DPD RI saat ini lebih berat di belakangnya.

Banyak dompleng nama besar keluarga, ada anak mantan gubernur, anak mantan bupati, dan lain-lain. 

Arniza Nilawati mengatakan, Caleg DPD ini kebanyakan tidak independen.

Namun namanya orang upaya politik dilakukan dengan berbagai cara. Ia pun menyayangkan pengawasan dari Bawaslu seperti kurang, harusnya sudah dicegah dari awal. 

"Apapun hasil terakhir nya nanti, iya itu lah hasil murninya dari perjalanan saya. Suda empat tahun lebih, Alhamdulillah reses kita reses. Kita turun langsung ke pemerintahan," ungkapnya.

Arniza Nilawati pun berpesan, untuk yang terpilih nanti diharapkan melanjutkan pekerjaan yang ada dan kerjakan sesuai tupoksi masing-masing. Jangan ngurusin yang lain,tapi tupoksi sendiri dilalaikan.

Sementara, Ketua KPU Sumsel Andika Pranaya Jaya mengatakan, jika persoalan hasil perolehan suara yang ditampilkan di situs KPU tersebut memang sedang bermasalah, dan bukan hanya terjadi untuk tingkat provinsi Sumsel, namun seluruh Indonesia dan operatornya ada di KPU RI. 

"Pastinya hasil perolehan suara yang ditampilkan situs KPU dari aplikasi Sirekap ini, merupakan 'alat bantu' sehingga publik mengetahui perhitungan di TPS, " jelasnya. 

Dilanjutkan Andika, pastinya hasil resmi perolehan suara tetap dilakukan secara berjenjang secara manual, yang dimulai paling cepat 16 atau 17 Februari hingga awal Maret kedepan. 

"Sirekap ini hanya alat bantu, proses sesungguhnya hasil berjenjang yang dilakukan jajatan KPU. Tapi karena proses pemungutan dan rekap suara ditingkat TPS baru selesai tadi pagi, dan bisa saja siang atau sore mulai bertahap di upload dari hasil salinan C1, " pungkasnya.

Kata Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian menilai banyaknya kerabat dari pejabat atau mantan pejabat di Sumsel tersebut sangat besar peluang jadi, mengingat mereka biasanya punya kedudukan dengan menguasai medan dan berbagai modus, mengingat hal. Ini bukan hal baru tapi sekarang kentara. 

"Seperti DPD itu anak kemarin sore, kualitas tidak ada dan duduk. Jadi memprihatinkan sekali, beda dengan sebelumnya dulu," ucap Febrian

Diterangkan Febrian terjadinya hal ini, karena demokrasi saat ini 'terpasung', siapa yang punya link, jabatan , uang, maka dia yang jadi. 

"Harapan apa yang kita harapkan ke mereka, kalau berharap output keterwakilan DPD kecil harapannya.

Selama ini juga diperhatikan awal DPD ada diduduki mantan Bupati dan sebagainya dengan kualifikasi cukup baik, mantan ketua PGRI, termasuk alm Percha Leanpuri cukup baik.

Tapi kalau ini baru tamat juga langsung maju, sehingga harus lihat lagi, " terangnya. 

Ditambahkan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, mereka yang punya kuasa menempati kerabatnya ini, idealnya lebih pada prestisius (status) dan bisa juga dianggap pekerjaan atau barometer kepentingan lain.

"Misalnya jangka panjangnya seperti apa untuk langkah politik. Jadi menyedihkan untuk mereka yang duduk di kursi DPD RI nanti, " tandasnya

Belum lagi untuk tingkat legislatif DPR RI, DPRD provinsi maupun Kabupaten kota dilihatnya masih banyak mereka maju karena kerabat penjabat atau mantan pejabat, sehingga saat duduk nanti tidak berkualitas dan tidak bisa melihat idealisme partai, dengan menggontong atau mengusung orang-orang seperti itu. 

"Pastinya ini yang mengusung itu salah, makanya jangan pilih sebenarnya, dan pasti jadi PR parpol dan figur pimpinan itu, pak HD sudah clear orangnya dimana termasuk Mawardi Yahya, belum lagi mantan Bupati dan Wabup serta Walikota yang banyak kerabatnya yang belum ada kualitas," tuturnya. 

Ditambahkan Febrian, masyarakat tetap memilih mereka dinilai karena cenderung apatis dan motif bukan karena di kualitas caleg, tapi lebih pada kedekatan mengetahui ada hubungan, dan sistem pemilu yang tidak gampang dengan banyak calon yang bertarung, kecuali yang sudah melekat karena uang dan sebagainya. 

"Pastinya, pendidikan masyarakat masih minim dan belum dewasa juga, " pungkasnya.