Tom Lembong Beri Jawaban Menohok Disenggol Gibran Dalam Debat, Cak Imin: Ada yang Kangen Rupanya

SRIPOKU.COM- Mengetahui namanya disebut-sebut oleh Gibran dalam debat Cawapres, Tom memberikan jawaban menohok, Senin (22/1/2024).

Setelah debat dan jadi trending topic di X, Tom Lembong lewat akun pribadinya mencuitkan soal 'kenangan indah' sambil me-quote sebuah cuitan video yang menunjukkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan dalam forum Brookings Institution Amerika pada tahun 2015 silam, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan

"Ah, the good ol' memories..." cuit Tom, Minggu (21/1).

Sontak cuitan itu langsung dibalas bahkan diretweet banyak netizen.

Mereka ramai-ramai menyindir Gibran yang membawa-bawa nama Tom Lembong saat debat.

Sebagai informasi, Tom Lembong adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik.

Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

Saat ini, Tom Lembong bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional (IISS) di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastic Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis.

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku akan menghubungi Thomas Lembong melalui sambungan telepon guna menyampaikan "ada yang kangen".

Tom Lembong, panggilan akrab pria itu, merupakan Co Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin.

Ia juga diketahui merupakan mantan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet hingga menulis beberapa naskah pidatonya.

Nama Tom Lembong disinggung beberapa kali oleh lawan Muhaimin, cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam debat malam ini, Minggu (21/1/2024).

"Ya sebentar lagi saya mau telepon beliau, bukan konsultasi bukan, tapi ada yang kangen rupanya," kata Muhaimin saat ditemui awak media usai debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Sebelumnya dalam sesi debat, Gibran menyebut Muhaimin mencontek catatan yang dibuat oleh Tom Lembong.

Awalnya, Gibran mengungkit pernyataan Muhaimin yang menyebut penjelasannnya tidak menjawab pertanyaan yang diberikan terkait strategi pembangunan bioregional.

Pertanyaan itu disampaikan Muhaimin sebelumnya kepada Gibran.

Padahal, menurut Gibran, apa yang disampaikan terkait pemerataan pembangunan justru telah menjawab pertanyaan Muhaimin.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu kemudian menyinggung peran Thomas Lembong yang diduga memberi contekan pertanyaan untuk Muhaimin agar bisa ditanyakan kepadanya.

"Mungkin itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong. Mungkin ya, terima kasih," ungkapnya.

Profil Tom Lembong

Thomas Trikasih Lembong, (lahir 4 Maret 1971) lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Tom Lembong lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban.

Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai sepasang puteri dan putera. Tom dan keluarga merupakan penganut agama Katolik.[3] Eddie Lembong merupakan adik dari Yohanes Lembong.

Tom Lembong  mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga berusia 10 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, Tom meneruskan SD serta SMP di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom Lembong memulai kariernya pada tahun 1995 dengan bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura). Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999-2000.

Tom juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari 2000-2002.

Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang bertugas untuk merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia setelah sempat mengalami Krisis Keuangan Asia pada 1998.

Setelah itu, dia kemudian memilih untuk bekerja di Farindo Investments dari 2002-2005.

Pada tahun 2006, Tom Lembong  menjadi salah satu pendiri dan direktur utama sebuah perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama Quvat Management.

Selain itu, dia juga menjadi presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex) dari tahun 2012 hingga 2014.

Dia kembali ke pemerintahan pada tahun 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo atau Jokowi.

Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

Tom Pidato adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik.

Salah satunya adalah pidato “Game of Thrones” pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato “Thanos” di Forum Ekonomi Dunia.

Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura.

Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, menunjuk Tom Lembong sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol.

Itu adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penghargaan yang diraih Tom Lembong:

- Young Global Leader oleh World Economic Forum tahun 2008
- Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship tahun 2017
- Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal Korea Selatan tahun 2020

Kritik putusan MK

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong mengkritisi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memporak porandakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kritik itu disampaikan Thomas Lembong sekaligus menanggapi janji politik pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan membuat peraturan yang melindungi para buruh.

"Apa percaya dengan sebuah rezim yang memporak porandakan Mahkamah Konstitusi, yang memporak porandakan KPK untuk menegakan aturan yang melindungi buruh?" tanya Thomas saat menjadi pembicara dalam CSIS di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Thomas mengingatkan hukum Indonesia berada di titik yang terendah dalam dua dekade terakhir.

Ia menyebutkan bahwasanya paslon nomor urut 2 yang ingin melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi justru berpihak kepada investor saja.

"Saya kira kondisi hukum saat ini terendah dalam dua dekade dan justru itu kami di tim Anies-Muhaimin memperjuangkan perubahan karena semua kebijakan ini berpihak kepada investor, kepada dunia usaha," katanya.

Dia pun mengungkit Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-undang omnibuslaw yang disahkan saat tengah malam. Hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak melibatkan publik untuk konsultasi.

"UU IKN tiba tiba suatu pagi kita bangun sudah jadi sudah menjadi UU dalam sesi tengah malam dpr. Jadi boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali. Yang kedua UU Omnibuslaw, tidak ada konsultasi publik, tiba-riba sudah jadi aja. Suatu pagi kita bangun sudah jadi undang-undang," katanya.

"Kemudian juga undang undang mengenai pidana mengenai ketentuan umum pidana, oh 2 minggu lagi tiba tiba besok sudah jadi tanpa banyak konsultasi publik," sambungnya.

Oleh sebab itu, Thomas mempertanyakan perasaan para buruh yang melihat UU tersebut disahkan tanpa konsultasi. Padahal, UU itu berdampak langsung kepada para buruh.

"Saya mau tanya, bagaimana perasaan kita misalnya buruh dimana UU seperti omnimbus law langsung dilaksanakan tanpa konsultasi yang intensif, tanpa pihak yang berkepentingan termasuk buruh," pungkasnya.