Pantau Banjir di 3 Kabupaten Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Imbau Warga Jaga Lingkungan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni telah meninjau ke beberapa kabupaten yang terdampak banjir seperti di Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin (Muba) dan Muara Enim. 

Bahkan Agus Fatoni melihat dari dekat masyarakat terdampak dan Posko Induk Penanggulangan Bencana Banjir yang telah didirikan oleh Pemeritah Daerah (Pemda) setempat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Saat meninjau banjir seperti di Muratara Fatoni juga secara langsung menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir. Di antaranya, 7.750 kg beras, 570 paket sembako, 50 lembar matras, 70 paket makanan siap saji, 500 paket biskuit, peralatan medis dan obat-obatan.

"Saya monitor terus keadaan banjir di Sumsel termasuk di Muratara. Para bupati juga laporan terus," kata Fatoni, Minggu (21/1/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak awal Pemprov bergerak cepat dalam penanganan banjir dengan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan untuk segera mengirimkan bantuan. 

Kemudian, Fatoni juga mengajak dan menghimbau masyarakat di sekitar aliran Sungai untuk bersama-sama melakukan antisipasi banjir secara dini di antaranya dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. 

Dia berharap masyarakat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) terus melakukan gotong royong, bahu-membahu dalam menghadapi bencana.

"Saya mengajak masyarakat Sumsel untuk bersama mengantisipasi banjir dengan cara menjaga lingkungan sekitar," kata Fatoni.

Jangan ada aliran yang tersumbat, kelola sampah dengan baik, hindari membangun rumah di pinggir sungai, buat sumur resapan dan lakukan reboisasi pohon setelah menebang pohon.

"Kita harus siap kapan saja, ketika bencana datang. Untuk itu kita perlu antisipasi sejak awal dan juga harus siap menghadapi ketika sudah terjadi bencana. Ini akan kita lakukan terus menerus secara gotong royong antara Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota," katanya.