Maksimalkan Serapan APBD 2024, Pj Bupati Muba Gandeng LKPP RI untuk Pendampingan

SRIPOKU.COM, SEKAYU -- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) terus berusaha melakukan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Salah satunya dengan memaksimalkan serapan APBD melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Salah satu upaya konkrit tersebut dilakukan Pj Bupati Muba, Apriyadi ,dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Pj Bupati Muba pun mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

"Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi, selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus hambatan yang akan muncul dikemudian hari," ungkap Pj Bupati Apriyadi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama, mengenai komitmen Pemkab Muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.

"Kami selalu berkomitmen melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government", dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP."

"Ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi

Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD, yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya, bisa segera terlaksana dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini, kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji kompetensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.

Kemudian, Apriyadi meminta kepada LKPP RI agar memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.

"Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP," ungkapnya.

Sementara itu Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, didampingi Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, Fendy Dharma Saputra, merespon positif inisiatif Pj Bupati Muba dalam percepatan pembangunan agar dapat memenuhi target dan, jika diperlukan, tim LKPP siap mendampingi.

Budi juga menilai hal ini bisa dipercepat karena Pj Bupati Muba sudah memiliki good will dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa agar sudah masuk e-katalog lokal, toko daring dan belanja pengadaan.