Contoh Soal PAS PKN Kelas 12 SMA Semester 1 Kurikulum Merdeka, Lengkap Kunci untuk Bahan Belajar

SRIPOKU.COM - Di bawah ini ulasan lengkap contoh soal PAS Pendidikan Kerwarganegaraan (PKN) kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka dilengkapi kunci jawaban.

Contoh soal PAS PKN kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawaban ini dibuat sebagai bahan belajar siswa di rumah.

Sebelum menghadapi ujian sungguhan di sekolah, simak contoh soal PAS PKN kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka ini dengan cermat.

Berikut selengkapnya contoh soal PAS PKN kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka terbaru beserta kunci jawaban, dikutip dari berbagai sumber.

Baca juga: Contoh Soal PAS/UAS PKN Kelas 12 SMA Semester 1 Kurikulum Merdeka Terbaru, Lengkap Kunci Jawaban

Soal PAS PKN kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah ....

A. Masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain
B. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya
C. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi
D. Yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia
E. Pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi

Jawaban: B

2. Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indoensia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila ....

A. Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila
B. Masing-masing individu harus bekerja keras
C. Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja
D. Didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan
E. Pelaksanaan pembangunan berjalan lancar

Jawaban: D

3. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah sebagai ....

A. Pandangan hidup
B. Penyaring/filter
C. Pedoman hidup
D. Penangkal budaya
E. Landasan berpijak

Jawaban: B

4. Pancasila menjadi norma dasar negara, maksudnya ....

A. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indone sia dan lembaga- lembaga negara
B. Kaidah yang berlaku untuk selama-lamanya
C. Menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun
D. Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat
E. Pancasila bersifat statis

Jawaban: A

5. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ....

A. Setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
B. Segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
C. Segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
D. Kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
E. Seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

Jawaban: C

6. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ....

A. Siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar
B. Setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku
C. Warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar
D. Warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah
E. Warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya

Jawaban: C

7. Berikut ini perilaku yang akan dilakukan pelajar sebagai warga negara yang cerdas ketika membaca pemberitaan di atas ....

A. Menganggap konflik tersebut wajar terjadi di daerah yang mayoritas salah satu agama
B. Mengonfirmasi berita agar tidak terpapar hoaks dan kebencian
C. Meyakinkan teman lain untuk mendukung salah satu pihak yang dianggap benar
D. Membiarkan saja karena peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah sendiri
E. Menyalahkan pemerintah yang lamban menangani

Jawaban: B

8. Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara digunakan untuk ....

A. Mencapai tujuan suatu negara
B. Mempertahankan suatu negara terhadap negara lain
C. Memperluas pengaruhnya terhadap negara lain
D. Menunjukkan identitas bangsa itu
E. Meingkatkan kualitas bangsa

Jawaban: A

9. Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh ....

A. Presiden
B. DPR
C. MA
D. MPR
E. DPR dan MPR

Jawaban: B

10. Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, kita hendaknya ....

A. Berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita
B. Menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan
C. Berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu
D. Tidak mencontoh dan meniru negara besar saja
E. Sesuai dengan watak dan kepribadian sendiri

Jawaban: C

11. Di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali ....

A. Melalui sidang badan legislatif
B. Melalui referendum
C. Melalui rapat paripurna
D. Melalui musyawarah khusus
E. Melalui plebisit

Jawaban: E

12. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa "NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...." Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....

A. Kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. Otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. Kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. Kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. Kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat

Jawaban: B

13. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....

A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: A

14. Demokrasi dengan sistem referendum masih diterapkan di negara ....

A. Inggris
B. Prancis
C. RRC
D. Swiss
E. Jerman

Jawaban: D

15. Manakah asumsi pemerintah yang paling tepat ketika menetapkan perda pada gambar dalam upaya meningkatkan nilai martabat kemanusiaan ....

A. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan YME
menjadi tanggung jawab negara
B. Memperkenalkan kepada seluruh dunia tentang ajaran hak asasi manusia
versi Indonesia
C. Negara hendak mengatur urusan pribadi seluruh bangsa Indonesia
D. Kekhawatiran terjadinya kejahatan seksual di tempat-tempat umum
E. Banyak terjadi kejahatan seksual yang terjadi di tempat-tempat umum

Jawaban: A

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.