Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP/MTs Halaman 96, Soal Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

SRIPOKU.COM - Sebaiknya simak kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP/MTs halaman 96 yang dapat dipelajari oleh siswa di rumah.

Artikel ini akan menyediakan kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP/MTs halaman 96 materi Bab 3 Peraturan di Negaraku.

Kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP/MTs halaman 96 merupakan soal dari Uji Kompetensi Bab 3 siswa Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP/MTs Halaman 62, Soal Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

Pada soal Uji Kompetensi Bab 3 yakni materi Peraturan di Negaraku, siswa akan dihadapkan 10 soal pilihan ganda.

Untuk itu, artikel ini hadir guna membantu siswa dalam proses belajar siswa namun sebaiknya kunci jawaban digunakan setelah siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Simak kunci jawaban soal Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP/MTs halaman 96 yang dikutip dari laman resmi buku.kemdikbud.go.id.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP/MTs Halaman 59, Soal Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan ...

A. Adil
B. Mandiri
C. Pesanan
D. Tekanan

Jawaban : A

2. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan
tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ...

A. Musyawarah
B. Demonstrasi
C. Surat kaleng
D. Petisi

Jawaban : A

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ...

A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undangundang, Peraturan Daerah
B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

Jawaban : D

4. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ...

A. Undang-Undang
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Surat Keputusan

Jawaban : A

5. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta
bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ...

A. Kejelasan tujuan
B. Kejelasan rumusan
C. Organ pembentuk
D. Kesesuaian

Jawaban : B

6. Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ...

A. Undang-Undang (UU)
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
C. Peraturan Presiden (Perpres)
D. Keputusan Presiden (Keppres)

Jawaban : B

7. Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ...

A. Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
B. Perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
C. Pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
D. Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan

Jawaban : A

8. Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.

1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.

Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ...

A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (2), dan (3)
C. (1), (2), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

Jawaban : B

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah

Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor ...

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

Jawaban : B

10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ...

A. (1), dan (2)
B. (1), dan (3)
C. (2), dan (4)
D. (3), dan (4)

Jawaban : A

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.