Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 68 Kurikulum Merdeka, UUD NRI Tahun 1945

a. Pelaksanaan demokrasi pada periode 18-8-1945 s.d. 27-12-1949

- Komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik
- Memasukkan asas kerakyatan, mufakat, dan demokrasi
- Pers yang independen
- Tumbuhnya partai politik

b. Pelaksanaan demokrasi pada periode 27-12-1949 s.d. 17-8-1950

- Adanya kebebasan individu
- Kekuasaan pemerintahan terbatas
- Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen

c. Pelaksanaan demokrasi pada periode 17-8-1950 s.d. 5-7-1959

- Parlemen berperan tinggi dalam proses politik
- Akuntabilitas pemegang jabatan sangat tinggi
- Kehidupan kepartaian mendapat peluang besar untuk berkembang
- Pemilu dilakukan dengan prinsip demokrasi
- Hak-hak dasar masyarakat diakui
- Daerah memperoleh hak otonomi

d. Pelaksanaan demokrasi pada periode 5-7-1959 s.d. 19-10-1999

- Kebebasan berbicara dibatasi
- Lembaga negara hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 SMA/MA Halaman 57-58, Materi Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global

2. Alasan amandemen UUD 1945, sebagai berikut:

- Alasan historis. Sejak semula, UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.

- Alasan ilosois. Dalam UUD 1945 terdapat berbagai gagasan yang saling bertentangan, yaitu antara paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik, antara negara hukum dan paham negara kekuasaan.

- Alasan teoritis. Dari padangan teori konstitusi, keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Baca juga: Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 11 SMA Halaman 69-70 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Materi Demokrasi

3. Jika sidang MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum, berdasarkan Pasal 109 Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.