Listrik KONI Sumsel Diputus Karena Belum Bayar, Pengamat: Baru Pertama Kali Terjadi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengamat Olahraga Sumsel, DR H Syamsu Ramel MKes angkat bicara terkait Kantor KONI nunggak listrik hingga tak mampu bayar staf dan biaya lainnya lantaran menanti pencairan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023. 

"Kita sangat sedih melihat kondisi seperti ini karena selama KONI ini ada rasanya ini pengalaman pertama lampu mati di KONI. Kita sangat sedih sekali," ungkap Syamsu Ramel kepada Sripoku.com, Kamis (18/5/2023). 

Menurut Ramel, harus duduk bersama kembali antara pemegang kekuasaan di bidang ini atau stakeholdernyalah KONI dan lain sebagainya yang bisa membuat keputusan duduk bersama menyesuaikan persepsi masing-masing disatukan. 

"Jangan sampai nanti ini persepsi seperti ini, itu persepsinya seperti itu. Jadi saling bertahan akhirnya tidak bisa seperti itu," kata Syamsu Ramel.

Baca juga: Tak Hanya Listrik Dicabut, Pegawai KONI Sumsel Sudah 4 Bulan Tidak Gajian: Staf Terpaksa Berhutang

Dosen Program Studi Olahraga Unsri mengatakan, permasalahan mandegnya anggaran tersebut sangat krusial sehingga harus menyamakan persepsi dulu.

"Apalagi kita akan ada Porprov, Porwil, dan harus dipersiapkan. Mau tak mau Sumsel mesti siap," ujarnya. 

Ramel yang pernah menjabat Wakil Ketua Pengda PSSI Sumsel tiga periode dan pernah menjabat Sekretaris Pengda PSSI Sumsel mengingatkan jika Porwil adalah ajang pra kualifikasi PON dan juga ada Pra PON 2023. 

"Nah kalau kita lihat jika berlarut-larut seperti ini, maka tambah hancurlah prestasi Sumsel," ujarnya. 

Ramel yang berdarah Minangkabau berharap sesegera mungkin untuk duduk bersama-sama menyamakan persepsi, cepatlah cari solusi apakah dicairkan dananya. Tapi intinya samakan persepsi dululah secepatnya. Kepinginnya seperti apa. 

Baca juga: Listrik KONI Sumsel Diputus PLN Gegara Nunggak Bayaran Rp 33 Juta, Pegawai Terpaksa Kerja dari Rumah

"Kita sebagai pelaksana yang mendukung anggaran pemerintah, di situ kan disebutkan bahwa KONI itu membantu pemerintah dalam rangka pembinaan prestasi. Tentu harus disesuaikan dulu persepsinya," katanya. 

Jangan persepsi umpamanya antara Dispora dengan pemerintah seperti ini, dan KONI seperti ini sehingga tidak ketemu maka susah mencari jalan keluarnya. Maka itu samakanlah persepsi secepatnya bahwa kita akan ada Porprov, akan ada Porwil, akan ada Pra PON. Mau tak mau kita harus ikut. 

Kemudian karyawan KONI juga ada yang satpam, OB, kasihan mereka mengharapkan satu-satunya dari KONI dan hingga kini penghasilan mereka belum dapat. Sementara anak istri mereka mau makan. 

"Operasional KONI harus tetap berjalan administrasinya. Kalau mati lampu, mau kerja apa di KONI itu," pungkasnya.

Baca juga: Sudah 3 Minggu Listrik di KONI Sumsel Diputus PLN, Suparman Romans Akui tak Ada Uang Bayar Tunggakan

Lantaran belum ada kucuran dana pencairan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dana KONI Sumsel 2023, staf pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel terpaksa berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. 

"Jumlah staf KONI Provinsi Sumsel sebanyak 40 orang hingga kini belum gajian sejak Januari 2023. Mereka masih bersabar walaupun kondisinya sudah memprihatinkan. Barangkali ada yang sudah berhutang karena staf kita ini rata-rata bergantung dari gaji mereka itulah. Mereka tidak punya penghasilan lain," ungkap Sekum KONI Sumsel Ir Suparman Romans.