Warga Tegal Binangun Berpeluang Masuk Palembang, Ketua Komisi I DPRD Sumsel: Harus Ada Musyawarah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH MH menyebut masih ada peluang warga Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin untuk bisa bergabung dengan Kota Palembang, meskipun sudah keputusan Mendagri. 

Hal ini menyusul adanya aksi warga Tegal Binangun di depan pintu gerbang komplek Sasana Patra Tegal Binangun menggelar aksi demo menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, Minggu (16/4/2023).

"Kami sarankan intinya Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang mengadakan musyawarah lagi.

Masyarakat Tegal Binangun saat ini menyuarakan hak mereka, sah-sah saja. Mudah-mudahan dipedulikan oleh pemerintah," ungkap Antoni Yuzar SH MH. 

Setahu Antoni Yuzar itu sudah keputusan Mendagri yang menyatakan karena itu antara Palembang dengan Banyuasin tidak ada kecocokan, tidak ada hasil musyawarah, maka itu diambilalih oleh pusat. 

Diambilalih oleh pusat itu ada beberapa lembaga negara yang ikut rapat. Keputusannya dituangkan di Permendagri.

Hasil keputusan pusat itu bisa dikesampingkan kalau ada kesepakatan Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang.

Intinya kesepakatan itu akan mengenyampingkan keputusan Mendagri yang dibuat oleh pusat. 

Okelah sekarang ada keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa masyarakat Tegal Binangun balik ke Banyuasin sesuai dengan peta, sesuai dengan titiknya. 

"Tapi itu bisa dikesampingkan sepanjang Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengadakan perundingan mediasi, musyawarah itu bisa berubah," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa. 

Antoni Yuzar yang juga Ketum PB IKBA (Ikatan Keluarga Banyu Asin) Sumsel mrnyarankan intinya Pemkab Banyuasin dan Pemkot Palembang mengadakan musyawarah lagi.

Masyarakat Tegal Binangun saat ini menyuarakan hak mereka, sah-sah saja. Mudah-mudahan dipedulikan oleh pemerintah. 

"Tanpa ada riak-riak, tanpa ada gejolak, pemerintah mungkin tidak tahu, tidak paham. Saya secara pribadi setuju kalau ada aksi seperti ini.

Ini kan namanya kita Demokrasi harus disuarakan, harus memberitahu mengingatkan pemerintah bahwa warga inginnya seperti itu.