Opini: Indonesia Madani 5.0 'Pengantar'

Oleh: Agung Kurniawan
(Ketua Bandung Politics Initiative)

SRIPOKU.COM -- BERANGKAT dari keresahan akibat meningkatnya eskalasi perang dunia akibat kenaikan suku bunga di eropa dan amerika serta keluarnya surat perintah penahanan presiden Rusia oleh ICC di 123 negara, maka kami menawarkan agenda politik 2024 yang disebut Indonesia Madani 5.0. Sebagai pembuka, kami akan membahas sedikit mengenai Agenda Social Market Economy dan Economy Complexity Index (ECI) yang merupakan indicator pertumbuhan yang digunakan oleh Jepang, Jerman, dan Turki dalam menata kembali ekonomi mereka paska perang dunia dan menjadi negara maju seperti saat ini.

Agenda Social Market Economy (SCM) adalah agenda ekonomi yang menggabungkan prinsip pasar bebas dengan kebijakan sosial yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan persaingan yang sehat. Pada agenda social market economy, pemerintah berperan aktif dalam mengatur pasar dan mempromosikan persaingan, tetapi tidak memiliki bisnis.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Contoh negara yang telah sukses mengimplementasikan agenda SCM adalah Jerman. Dampaknya kita dapat lihat bahwa mereka hari ini memiliki industri – industri teknologi tinggi bernilai tambah yang ditopang oleh kualitas SDM yang unggul.

Dengan implementasi SCM, Jerman juga telah memiliki iklim pasar yang sehat, industri yang complex, tapi disertai meratanya jaminan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia, sistem ekonomi SCM dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang disampaikan oleh Bung Hatta.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Sedangkan Economy Complexity Index (ECI) adalah ukuran keragaman dan kompleksitas ekonomi suatu negara yang dikembangkan oleh peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang didasarkan pada gagasan bahwa semakin kompleks dan beragam ekonomi suatu negara maka semakin produktif dan inovatif negara tersebut dalam jangka panjang.

ECI memperhitungkan jumlah dan variasi produk yang diekspor suatu negara, serta kompleksitas proses produksi yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut. ECI dihitung menggunakan pendekatan network analysis yang memperhitungkan ketergantungan antar berbagai produk dan industri. Contoh negara yang memiliki skor ECI tinggi adalah Jepang.

Kita ambil contoh kecil penerapan ECI pada industri tekstil yang dilakukan oleh Jepang. Contoh kasus brand Uniqlo dan H&M. Sebagai sebuah brand tekstil, apakah semua proses bisnis mulai dari penyediaan bahan baku, proses pabrikasi benang, kain, pakaian, pemasaran, penjualan, riset produk, dan semua proses bisnis lainnya dilakukan di Jepang ? Tidak. Yang ada di Jepang hanya proses pembuatan desain bisnis, distribusi, dan memastikan rantai pasok berjalan lancar. sedangkan proses bisnis teknis lainnya disebar ke negara lain yang dikendalikan dan dimonitor menggunakan teknologi informasi (IT) dari Jepang sehingga nilai ekonomi Jepang bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Indonesia Madani (IM) 5.0 adalah sebuah agenda politik yang memperjuangkan agenda ekonomi kerakyatan dengan key performance indicator (KPI) yang digunakan mengacu pada indicator ECI dan nilai – nilai ketuhanan. Agenda IM 5.0 bertujuan untuk:
1) meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang unggul dan berorientasi pada pembangunan industri complex yang memiliki nilai tambah serta berbasis pada teknologi IT,
2) meningkatnya produktifitas masyarakat Indonesia dengan jiwa yang senantiasa tertaut pada Tuhan Yang Maha Esa,
3) meluasnya jaminan sosial (Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan, dan lapangan kerja) bagi seluruh rakyat Indonesia hingga tingkat RT/RW.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini:

Pandemi covid-19 mengajarkan kepada kita sebagai bangsa Indonesia bahwa negara adalah benteng terakhir karena negara dapat melakukan intervensi pada jaminan sosial (Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan, dan lapangan kerja) yang merupakan penggerak bagi pulih dan tumbuhnya masyarakat dari krisis yang menghimpit. Sehingga peran negara ditengah kondisi krisis ke depan menjadi sangat penting. Pola kebijakan saat ini yang hanya berorientasi pembangunan pusat – pusat ekonomi baru tidak lagi cukup, tetapi harus digeser pada orientasi peningkatan kompleksitas industri dalam negeri dan pembangunan kualitas anak – anak Indonesia yang sehat dan unggul.

Sehingga kedepan kita butuh presiden yang memiliki intergritas, kredibilitas, dan agresif dalam meningkatkan produktivitas industri dalam negeri agar nilai tambah produksi meningkat, pendapatan negara menjadi lebih baik, dan jaminan sosial meluas. Kita butuh presiden yang berani menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti di Jerman dan Jepang yang berani melakukan intervensi pasar guna terciptanya iklim pasar yang sehat, industri nasional yang kompetitif, dan berkomitmen dalam memperluas jaminan sosial. Keberanian yang dimaksud tidak hanya dapat diucapkan dalam bentuk janji politik tapi wajib konsisten hingga pada penerapan kebijakan 5 tahun.

Jika kepala telah benar, maka kita sebagai warga negara berkewajiban menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan.

Artinya bahwa perekonomian dan kesejahteraan nasional bukan tugas presiden dan para menteri saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi bersama antara akademisi, pemerintah, industri, civil society, dan media adalah kunci penting dalam menghadapi krisis kedepan.