Susilo Bambang Yudhoyono Kembali Berbicara Politik, Mantan Presiden Soroti Sistem Pemilu Kedepan

Selanjutnya partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka.

Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya partai dan orangnya. 

"Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi, " paparnya. 
 
Ditambahkan SBY, hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan sebagai bangsa.

Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini.

 "Mungkin ada yang bicara, tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini, konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu, pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti, " ucapnya. 
 
Ia pun hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini.

Kalau sebuah konstitusi, undang-undang dan juga sistem pemilu hendak diubah, mengapa dan bagaimana semua itu diubah, mengingat bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, mesti mengedepankan pentingnya "what, why, how". 

"Dalam perjalanan ke depan, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan the power of reason. Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional, permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya," ujarnya.

"Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa," kata SBY.