Berita Politik
Airlangga Ogah Komentari Pencapresan
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian RI ogah menanggapi ketika diminta mengomentari soal peta pencapresan
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: bodok
Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian RI, ogah menanggapi ketika diminta mengomentari soal peta pencapresan dirinya dan kriteria siapa yang bakal digandeng menjadi Cawapresnya.
Saat memberikan keterangan pers usai dirinya menghadiri dan memberikan arahan kepada kader partai berlambang Pohon Beringin pada Zikir Akbar memperingati Isra' Mi'raj 1442 H Golkar Bershalawat yang digelar DPD Partai Golkar Sumsel di Dinning Hall JSC Palembang, Sabtu (18/2/2023), Airlangga tak mau memberikan tanggapan.
"Cukup," ucap Airlangga menutup keterangan persnya sambil berlalu dan menaiki mobil Toyota Alphard hitam yang telah siap membawanya meninggalkan kawasan Wisma Atlet JSC Palembang.
Padahal banyak yang memprediksi pertemuan Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu, berpotensi mengubah peta koalisi.
Pasalnya peluang perubahan koalisi di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) tetap terbuka.
Setidaknya terdapat dua penyebab perubahan peta koalisi Pilpres 2024. Pertama, ada kemungkinan KIB bentukan Golkar, PAN dan PPP serta koalisi KIR bentukan Gerindra-PKB, gagal mencapai kesepakatan pasangan capres-cawapres yang diusung.
KIB dan koalisi KIR gagal menyepakati pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Karena itu, ada peluang partai politik di dua koalisi itu saling pindah haluan.
Terbukanya peluang PKB pindah ke KIB ketika kepentingan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres tidak diakomodir oleh Prabowo Subianto.
Sebaliknya, ada kemungkinan PAN dan PPP pindah haluan ke Gerindra bila capres atau cawapres yang akan diusungnya tidak diakomodasi Golkar.
Kemungkinan lainnya, KIB dan koalisi KIR bergabung membentuk koalisi baru. Peluang ini bisa terjadi bila hal itu diinginkan Presiden Joko Widodo.
Penggabungan KIB dan KIR diambil untuk menandingi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Dia menilai KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) akan sulit menandingi Anies jika tidak bergabung.
Pilihan itu juga diperkuat dengan kemungkinan bergabungnya PDIP yang lebih memilih Pemilu 2024 diikuti 2 poros.
Jika PDIP gabung KIB dan KIR maka akan memunculkan dua poros dalam Pemilu 2024 yakni koalisi akan meneruskan arah pembangunan Jokowi dan koalisi yang menginginkan perubahan yang terdiri Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan mengusung Anies.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Ketua-Umum-DPP-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-yang-juga-Menko-Perekonomian-RI.jpg)