Opini: Potret Buram Pendidikan Indonesia 2022

Sekolah-sekolah dengan ciri khusus ternyata menyimpan “hidden curriculum” untuk menyemai ide dan pandangan ideologis tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Fenomena ini cukup merepotkan pemerintah karena penyemaian paham-paham radikal lebih efektif ditanamkan melalui kurikulum pendidikan.

Sebagai respon terhadap kekhawatiran maraknya penyebaran paham radikalisme di sekolah, madrasah, dan pesantren ini, maka pemerintah melakukan penguatan wawasan moderasi beragama secara intensif. Nampaknya isu radikalisme, ideologi transnasional, dan moderasi beragama akan terus berlangsung pada tahun mendatang.

Keenam, isu mengenai lemahnya tingkat literasi peserta didik yang sejak lama terjadi masih menjadi problem berkelanjutan yang perlu diatasi secara holistik.

Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Beberapa survey internasional menunjukkan lemahnya penguasaan konten pendidikan dan belum berkembangnya inovasi media pembelajaran, serta penerapan model pembelajaran yang berorientasi pada aspek penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill) masih membutuhkan inovasi pendidikan yang lebih terencana melalui penguatan kompetensi guru dan peremajaan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Ketujuh, problem pengangkatan guru honor menjadi ASN juga menjadi problem klasik yang masih mengganggu sampai saat ini. Termasuk problem sertifikasi guru yang diamanati dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sampai saat ini masih mencari format pengelolaan dan efektivitas pelaksanaannya.

Beberapa riset justru menunjukkan bahwa program sertifikasi kurang berbanding lurus dengan kinerja profesionalitas guru di sekolah dan madrasah. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dituntut mampu melahirkan calon guru handal melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Kedelapan, isu spesifik mengenai kinerja pengawas sekolah atau supervisor yang dirasakan kurang fungsional masih perlu cermati secara mendasar dari sisi regulasi dan implementasi di lapangan. Pola rekrutmen dan penetapan supervisor pendidikan dan kepala sekolah dianggap kurang transparan sehingga berdampak pada manajemen sekolah yang kurang professional dan miskin inovasi.

Kesembilan, kebijakan implementasi kurikulum baru yang kurang sosialisasi telah berdampak pada “kebingungan” para guru untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah dan madrasah.

Beberapa sekolah terlihat telah menjalankan kurikulum merdeka, namun kebanyak sekolah di daerah-daerah justru belum menerapkan kurikulum merdeka karena faktor sumber daya yang belum mendukung. Fenomena ini disadari atau tidak telah menimbulkan suasana ketimpangan layanan pendidikan kepada peserta didik.

Kesepuluh, dorongan untuk mengakomodasi dan melanjutkan tradisi pembelajaran online di masa normal dalam bentuk penerapan blended learning, nampaknya gagal dilakukan sekolah dan madrasah. Seiring mulai ditetapkan covid-19 sebagai endemic, sekolah secara total menerapkan pembelajaran langsung sehingga tuntutan untuk menerapkan blended learning justru terlupakan.

Kompetensi guru untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis digital masih tergolong lemah sebagian besar cenderung nyaman dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.

Memasuki tahun 2023, potret buram pendidikan yang dikemukakan di atas diharapkan dapat dituntaskan. Pemerintah penting mempertimbangkan untuk membuat regulasi dan kebijakan pendidikan yang tepat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan sebagai komitmen kuat pemerintah untuk membangun kemajuan bangsa berbasis keunggulan pendidikan. Semoga !!!!

Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini: