Berita OKU

Tak Kunjung Jelas, Honorer K2 Minta Pj Bupati OKU Perjuangkan Nasib Mereka ke Pemerintah Pusat

"Kami hanya meminta Penjabat (Pj) Bupati OKU memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk kejelasan nasib kami honorer tenaga tehnis dan administrasi,".

Penulis: Leni Juwita | Editor: Ahmad Farozi
leni juwita/sripoku.com
Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah dan jajaran OPD terkait, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Honorer K2 Kabupaten OKU, di ruang induk rumah dinas Bupati OKU, Senin,(19/9/2022). 

SRIPOKU.COM, BATURAJA - Nasib tenaga honorer K2 tenaga teknis atau administrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) hingga kini belum kunjung ada kejelasan.

Para honorer K2 berharap pemerintah daerah dapat membantu dan mendorong agar pemerintah pusat tetap memberikan kesempatan kepada Honorer K2 SK Bupati sebagai ASN PPPK tenaga administrasi, supaya nasib maupun keberadaannya jelas.

Hal ini disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Honorer K2 OKU, Muin, saat beraudiensi dengan Pj Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, Senin (19/9/2022).

"Kami hanya meminta Penjabat (Pj) Bupati OKU memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk kejelasan nasib kami, terlebih bagi honorer tenaga tehnis atau administrasi," kata Muin.

Terkait itu, Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah berjanji akan memperjuangkan nasib honorer K2 OKU. Menurutnya, persoalan ini akan dibawa rapat koordinasi bersama APKASI dan Kementerian PAN-RB.

Yaitu rakor tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN dilingkungan pemerintah daerah se Indonesia yang dilaksanakan pada hari Rabu (21/9/2022) nanti di Jakarta.

Dikatakan, pemerintah daerah senantiasa berjuang untuk ratusan honorer K2 OKU. Sebagai wujud keberpihakannya, dia bersama jajaran mengaku siap bersama para honorer untuk menemui pemerintah pusat.

"Kami selalu berikhtiar dan berjuang terus, Insha Allah Pemda akan selalu terdepan dalam mendukung tenaga honorer Kabupaten OKU," janji Teddy.

Teddy mengaku memahami situasi gejolak hati para tenaga honorer K2 khususnya honorer berdasarkan SK Bupati. Walaupun sudah lama mengabdi tapi masih belum ada ruang dan kesempatan untuk menjadi ASN.

Namun menurutnyam kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas karena kebijakan rekruitmen ASN khususnya jalur K2 merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Penjabat Bupati OKU menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tenaga honor dan Pemerintah Kabupaten OKU selau hadir ditengah honorer K2 OKU. Teddy Meilwansyah juga mengatakan akan membawa aspirasi ini pada Rapat Koordinasi bersama APKASI dan Kementerian PAN-RB.

 

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved