Mata Lokal Memilih
Kubu PPP Suharso Klaim Pengangkatan Mardiono Ilegal, DPW PPP Sumsel Yakinkan tak Terjadi Perpecahan
Alhamdulilah dengan putusan Mukernas dengan disahkannya oleh Menkumham itu saya pikir perpecahan tidak terjadi
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Yandi Triansyah
lihat foto
Agus mengakui pihaknya sangat hati-hati menyikapi hal ini karena ini berkaitan dengan proses hukum.
“Tapi intinya kami sangat prihatin terhadap perkembangan berita media segala macam termasuk demo santri dan kyai itu , kedua majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis tinggi sudah memutuskan itu, jadi kami mendukung langkah itu, dari awal Sumsel ingin supaya kondisi PPP itu tidak ribut, karena kita sudah pernah dua kali pemilu yang dulu terdampak karena itu,” katanya.
Dan dalam pandangan umum DPW dalam Mukernas PPP kemarin , Agus menyampaikan agar PPP memberikan penghargaan dan penghormatan kepada bapak Suharso Monoarfa agar bisa mengabdi di Kementrian .
Dirinya meminta agar permasalahan ini dilokalisir di tingkat DPP PPP saja dan jangan sampai merambat ke DPD dan DPC PPP .
Polemik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum reda. Suharso Monoarfa yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP tak tinggal diam. Dia mengklaim masih jadi ketua umum PPP yang sah.
Suharso yang kini masih menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu bahkan mengumpulkan 26 pengurus harian elite DPP PPP pada Selasa (6/9/2022).
Salah satu agendanya adalah membatalkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menetapkan Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP.
PPP kubu Suharso Monoarfa mengklaim Mukernas beberapa waktu lalu yang mengangkat Muhammad Mardiono sebagai ketua umum PPP adalah ilegal karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Ka'bah tersebut.
Selain itu, Suharso pun akan mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjelaskan kalau dirinya masih sah sebagai Ketum PPP. (Abdul Hafiz)
