Mawardi Yahya: Pemprov Sumsel Sinergi Dengan TPID Menyiapkan Langkah Konkrit Atasi Inflasi di Daerah

• Wagub Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2022  Bersama Presiden Jokowi Secara Daring

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya secara virtual  bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (18/8/2022) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022  bersama Presiden Joko Widodo.

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi tersebut mengambil  tema : "Sinergi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional" langsung dari istana Presiden  yang juga melibatkan peserta rakor seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, se-Indonesia.

Presiden Jokowi dalam arahannya  mengingatkan seluruh Kepala Daerah  untuk jeli  dalam melihat semua persoalan  yang  terjadi dilapangan  terutama yang memicu terjadinya inflasi di daerah.

"Inflasi ini merupakan persoalan yang menjadi momok bagi semua negara di dunia, karena itu saya menghimbau seluruh kepala daerah  untuk mengetahui persoalan di lapangan yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya masing-masing," tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengungkapkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia salah satunya menjaga kestabilan  harga bahan pokok agar  angka inflasi nasional dan di daerah stabil.

Oleh karena itu ia menekankan semua pihak tidak bekerja dengan standar dalam menangani Inflasi.

"Kita tidak bisa hanya bekerja dengan standar-standar saja, karena ini persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Karena itu jalinlah sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. TPID menjadi pihak yang paling berperan dalam hal ini," imbuhnya.

Presiden  juga  memerintahkan  pemerintah daerah untuk menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya.

Untuk itu, Presiden  berjanji akan memberikan  payung hukum,  dengan memerintahkan  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  membuat regulasinya.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan   surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," katanya dalam Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden tersebut.

Menurut Presiden, hal itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar.

Presiden meyakini inflasi berhasil ditekan di bawah 3 persen jika semua pihak sinergi.

"Kita harus optimis inflasi mampu kita tekan sampai angka tiga persen jika semua pihak mampu bersinergi dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Waluyo melaporkan  tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai 4,94 persen melebihi batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.

"Hal itu disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan yang bergejolak mencapai 11,47 persen melampaui proyeksi 5-6 persen," ucap Perry.