Ekspor Minyak Goreng Kembali Dibuka, Airlangga Hartanto Pastikan Stok Minyak Goreng Tetap Aman

SRIPOKU.COM - Presiden RI Jokowi mengumumkan pembukaan kembali larangan ekspor produk sawit termasuk minyak goreng dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), Kamis (19/5/2022).

Sekadar informasi, larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku diatur melalui peraturan menteri perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO dan turunannya.

Dalam aturan tersebut terdapat 12 kode HS yang berlaku pada 28 April lalu dan ditindaklanjuti oleh para menteri keuangan dengan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM4 tahun 2022 tentang daftar barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan permendag Nomor 22 Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto menyebut kebijakan pembukaan kembali ekspor minyak goreng didasarkan pada data pasokan yang terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah untuk mempertahankan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani rakyat.

"Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng," ujarnya melalui Konferensi Pers Pelaksanaan Kebijakan Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng secara virtual, Jumat (20/5/2022).

Berdasarkan data Kementerian Bidang Perekonomian, kebutuhan dan pasokan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan.

Adapun pasokan minyak curah yang dapat dipenuhi pemerintah yakni hanya mencapai 64.626, 52 ton atau 34,33 persen dari kebutuhan perbulan pada Maret lalu.

Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor terjadi peningkatan pada April lalu yakni sebesar  211.638,65 ton atau 108,74 persen dari kebutuhan.

Peningkatan tersebut pun kebutuhan bulanan nasional dari sisi kestabilan harga sebelum pelarangan yang dihargai Rp19.800 per latar.

Usai diberlakukannya pelarangan ekspor minyak goreng harga turun menjadi kisaran Rp17.200-17.500 per liter.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan sejak diberlakukannya larangan ekspor sementara 28 April 2022 pemerintah telah melakukan langkah evaluasi dan koordinasi pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat.

Airlangga juga memastikan pasokan minyak goreng bagi masyarakat akan tetap tersedia meski keran ekspor dibuka kembali.

"Sekali lagi saya tegaskan, bahwa ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng," kata dia.

Apalagi, menurut Airlangga kebijakan pembukaan kembali ekspor minyak goreng ini dilakukan dengan penerapan aturan domestik market obligation (DMO) oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligation (DPO) yang mengacu pada kajian BPKP.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga akan ditentukan oleh  Kementerian Perdagangan. 

"Jumlah DMO ini menjaga sekitar10 juta ton minyak goreng terdiri dari 8 juta ton dan ada ketersediaan pasokan atau cadangan 2 juta ton," terang dia.
Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang perlu dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme distribusi minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Dia mengatakan, produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO dan tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ditentukan.

"Mekanisme penyaluran akan menjamin  ketersediaan pasokan akan terus dimonitor oleh aplikasi digital yang ada Kementerian Perindustrian sistem simirah gunakan sistem pembelian berbasis KTP agar tepat sasaran," ujarnya.

Menurut Airlangga, untuk menjamin volume bahan baku minyak goreng pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan  pengendalian harga secara teknis lebih lanjut oleh Kemendag.

Sementara itu, untuk menjamin pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani dengan harga wajar dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah (pemda).

"Tentunya bagi para perusahaan ini diharapkan beli CPO beli TBS dari petani tingkat harga wajar," kata Airlangga.

Di samping itu, untuk percepatan akselerasi disrirbusi harga everan tertentu pemerintah berikan penugasan kepada perum bulog untuk persiapkan cadangan minyak goreng sebesar 10 persen dari total kebutuhan minyak goreng curah dan akan disiapkan dalam bentuk kemasan sederhana.

Pelaksanaan kebijakan distribusi minyak goreng Rp14 ribu liter dan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan integradi baik oleh bea cukai, satgas pngan polri, pemerintah dan lembaga daerah kejaksaan agung.

Pemerintah juga akan secara tegas penyimpangan distribusi baik ekspor oleh pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada.

Pelaksanaan teknis dan pencabutan pelarangan ekspor ini diatur oleh Kemendag dan Kemenkeu.

Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya juga akan dikoordinasikan secara teknis baik oleh Kemendag dan kemenkeu serta penyesuaian-penyesuaian oleh kementerian perindustrian.

Koordinasi itu dilakukan agar pelaksanaan ekspor 23 Mei 2022 mendatang tak mengganggu pasokan minyak goreng dapat terus tersedia dan distribusi tetap terjaga sampai pasar tradisional atau basah.